Pekan Ini DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/Ricky Prayoga)
Merahputih.com - DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/11).
"Besok itu KUPA hari Kamis di Cisarua (Puncak Bogor)," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).
Baca Juga
Pergerakan Orang dan Kendaraan Saat Cuti Bersama Diprediksi Meningkat Hingga 20 Persen
Taufik menjelaskan alasan DPRD kembali memilih Puncak Bogor membahas APBD, karena kapasitas gedung di ruang Paripurna tak bisa menampung anggota Legislatif dan Eksekutif. Mengingat saat ini masih pandemi corona tamu harus 50 persen dari kapasitas gedung.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD sendiri berjumlah 56 orang ditambah lagi Dinas SKPD Pemprov DKI berikur staf-stafnya.
"Iya karena di sini kan tidak memadai tetap masih 50 persen kan. Ini anggota dewan aja 56 kalau ditambah SKPD bisa ratusan enggak cukup," paparnya.
Pembahasan APBD DKI Tahun Anggaran 2021 ditargetkan akan rampung pada bulan Desember 2021 mendatang.
"Ya sampai Desember insya allah cukup waktu," tuturnya.
Baca Juga
BPBD Keluarkan Peringatan Dini, Hujan Lebat di DKI Diprediksi Sampai Besok
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD telah menyepakati anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020 sebesar Rp63,23 triliun.
Anggaran itu turun sekitar Rp24,72 triliun dari APBD murni 2020 yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp87,95 triliun. Penurunan itu dipicu karena adanya refucosing anggaran untuk penanganan COVID-19 di Ibu kota. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih