DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 04 November 2020
DPRD DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak, Gembong: Cari Ketenangan

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Untuk pembahasan APBD murni 2021 ini diikuti oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Sekertaris Daerah (Sekda) DKI saja.

"Baru TAPD aja, seperti Bappeda, asisten-asisten sekda. karena ini kan baru KUA-PPAS 2021," ujar anggota Banggar DPRD, Gembong Warsono saat dikonfirmasi, Rabu (4/11).

Baca Juga

Pemprov DKI Telat Serahkan APBD 2021, PSI: Anggota DPRD Bukan Tukang Stempel

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengklaim, total tamu yang hadir membahas APBD 2021 ini berjumlah 70 orang. Anggota Banggar sebanyak 53 orang dan 15 orang dari Eksekutif.

Gembong menjelaskan, alasan pembahasan APBD DKI 2021 di Puncak, karena mengejar ketenangan. Mengingat kasus corona di ibu kota masih tinggi, bila dibahas di Jakarta khawatir berpotensi tertular COVID-19.

"Kenapa ketenangan? karena memang Jakarta ini klaster covid masih lumayan tinggi kan. Jadi, supaya fokus, kita selenggarakan pembahasan di sana," terangnya.

Bila pembahasan ini dilakukan dengan sistem virtual atau online, ucap Gembong, diyakini akan mengalami kesulitan. Maka dari itu dalam bahasa APBD ini perlu ada pertemuan tatap muka di luar kota Jakarta.

"Kalau kita lakukan tatap muka di Jakarta, banyak anggota yang khawatir penularan covid. pertimbangannya itu. makanya, Bamus memutuskan untuk menyelenggarakan di sana (Puncak)," ungkapnya.

Anggota Komisi A ini juga mengklaim, dalam pembahasan ini tidak memakan waktu lama sehingga anggota Legislatif dan Eksekutif langsung pulang ke Jakarta tidak bermalam di sana.

Baca Juga

Pekan Ini DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD 2021 di Puncak


"Langsung pulang, tidak ada penginapan," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Komisi A DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Bagikan