DPRD DKI: Anies Ingin Selamatkan Nyawa Rakyat Sesuai Instruksi Jokowi


Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Riano P Ahmad (tengah). Foto: red/abdjr/dprd-dkijakartaprov.go.id
MerahPutih.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total dan ketat sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk menyelamatkan warga.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah menempatkan kesehatan menjadi fokus utama sebagai respon atas melonjaknya kasus COVID-19 dan per hari sudah mencapai 3.000 lebih pasien yang terinfeksi.
Baca Juga
"Tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta membuat Anies harus berfikir keras. Karena kita lagi berada dalam situasi yang tidak terkendali. Artinya, Anies ingin menyelamatkan kesehatan dan keselamatan warga, sesuai arahan Pak Jokowi," ujar Riano di Jakarta, Jumat (11/9)
Riano melanjutkan bahwa keputusan PSBB ketat ini tidak mudah dan merupakan langkah yang tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Namun Anies tak peduli meskipun kebijakannya tidak populer dan akan menuai kritik utamanya dari para pelaku usaha.
Karena itu, Riano meminta semua pihak memahami realitas di DKI karena kemarin pelonggaran dengan PSBB Transisi yang dirancang untuk memulihkan ekonomi kini malah membuat kondisi tidak menentu.
Faktanya, sekarang situasi semakin tidak terkendali, jumlah kasus melonjak, rumah sakit rujukan dan tempat pemakaman di DKI mulai kewalahan.
"Pak Anies sebelumnya sudah mencoba menerapkan PSBB Transisi dengan protokol 3M untuk merangsang perekonomian Jakarta, namun terbukti belum efektif dan justru jumlah kasus positif COVID-19 semakin melonjak," kata Riano.

Riano juga menyayangkan bahwa selama PSBB Transisi masyarakat dan perkantoran masih banyak yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dampaknya COVID-19 bertambah parah apalagi jika dibandingkan dengan awal pandemi.
Menurut anggota Fraksi PAN ini, Anies ingin mengingatkan masyarakat, termasuk pelaku usaha agar tidak lalai lantaran asyik menggerakkan roda ekonomi, tetapi wabah semakin parah dan membuat penanganan kesehatan kedodoran.
"Karena, jika ini tidak segera dicegah, maka dengan sendirinya akan membuat ekonomi pasti terhantam semakin parah dan panjang," ucap Riano dilansir Antara.
Riano meminta penanganan wabah COVID-19 ini perlu dikoordinasikan dengan para kepala daerah penyangga. Anies mustahil kerja sendiri mengatasi persoalan COVID-19, khususnya di Jabodetabek.
Karena bila gerakan pengendalian COVID-19 ini tidak didukung semua pihak, maka penanganan pandemi justru akan menggelinding seperti bola pingpong.
Baca Juga
Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran
Pemprov DKI membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak, utamanya kepada daerah Bodetabek. "Harus ada koordinasi yang baik Kami yakin, kebijakan menarik rem darurat yang dilakukan Anies adalah untuk kepentingan dan keselamatan seluruh warga," katanya.
Mestinya, kepala daerah lain juga menyadari bahwa kondisi di lapangan sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. "Kasihan tenaga medis di rumah sakit juga sudah sangat kewalahan," pungkasnya. (*)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
![[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih](https://img.merahputih.com/media/c8/54/56/c85456aef9b19be9d420475a9daf41ab_182x135.png)
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
