DPR RI Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Kreatif Seni Pertunjukan


Politisi Partai Demokrat Dede Yusuf. (MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menilai, pemerintah dinilai kurang mendukung industri kreatif seni pertunjukan.
Dia mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI untuk mengembangkan industri kreatif seperti performing art play alias seni pertunjukan teater.
Baca Juga:
Menparekraf Sandiaga Dorong Solo jadi Kota Seni Pertunjukan Tingkat Dunia
"Satu yang belum banyak tersentuh yaitu adalah namanya performing art play namanya. Di luar negeri kita datang ke Broadway, kita pergi ke beberapa negara untuk menonton play (teater), bayar mahal. Di Indonesia, teater ini belum terdongkrak," ujar Dede Yusuf dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menparekraf di Senayan, Jakarta, Senin (4/7).
Ia melanjutkan dalam sejarah teater Indonesia sempat terkenal kelompok teater koma. Orang datang berbondong-bondong, salah satunya dulu pernah ada pentas Lutung Kasarung yang cukup bagus. Namun, karena tidak didukung oleh pemerintah tren tersebut tenggelam.
"Mungkin ini harus dihadirkan sehingga nanti play-play yang terkait dengan sejarah dengan apapun juga dipadukan, dengan komedi, disatukan dengan tarian, disatukan dengan kostum dengan musikal, dengan lighting sebagai play," terang politisi Fraksi partai Demokrat ini.
Baca Juga:
Ia mengaku dirinya belum pernah melihat play-play yang didukung oleh pemerintah. Sehingga, ia menilai bahwa hal tersebut membuat kawan-kawan pelaku sendratari, drama playlist, berjalan masing-masing.
"Saya pikir kalau itu difokuskan saja, maka orang punya agenda datang ke Jakarta, datang ke Bali untuk menonton play. Kan sebenarnya salah satu pulau yang sebetulnya sudah berjalan di Bali itu kecak, itu sebenarnya. Tapi kan di tempat lain nggak ada. Nah ini memang harus kita dorong ya," pungkasnya. (Bob)
Baca Juga:
Ultah PB XIII ke-74, Teken MoU dengan ISI Surakarta Soal Pengembangan Seni Budaya
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali

Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis

DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah

DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal

Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan

Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
