DPR RI Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Kreatif Seni Pertunjukan


Politisi Partai Demokrat Dede Yusuf. (MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menilai, pemerintah dinilai kurang mendukung industri kreatif seni pertunjukan.
Dia mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI untuk mengembangkan industri kreatif seperti performing art play alias seni pertunjukan teater.
Baca Juga:
Menparekraf Sandiaga Dorong Solo jadi Kota Seni Pertunjukan Tingkat Dunia
"Satu yang belum banyak tersentuh yaitu adalah namanya performing art play namanya. Di luar negeri kita datang ke Broadway, kita pergi ke beberapa negara untuk menonton play (teater), bayar mahal. Di Indonesia, teater ini belum terdongkrak," ujar Dede Yusuf dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menparekraf di Senayan, Jakarta, Senin (4/7).
Ia melanjutkan dalam sejarah teater Indonesia sempat terkenal kelompok teater koma. Orang datang berbondong-bondong, salah satunya dulu pernah ada pentas Lutung Kasarung yang cukup bagus. Namun, karena tidak didukung oleh pemerintah tren tersebut tenggelam.
"Mungkin ini harus dihadirkan sehingga nanti play-play yang terkait dengan sejarah dengan apapun juga dipadukan, dengan komedi, disatukan dengan tarian, disatukan dengan kostum dengan musikal, dengan lighting sebagai play," terang politisi Fraksi partai Demokrat ini.
Baca Juga:
Ia mengaku dirinya belum pernah melihat play-play yang didukung oleh pemerintah. Sehingga, ia menilai bahwa hal tersebut membuat kawan-kawan pelaku sendratari, drama playlist, berjalan masing-masing.
"Saya pikir kalau itu difokuskan saja, maka orang punya agenda datang ke Jakarta, datang ke Bali untuk menonton play. Kan sebenarnya salah satu pulau yang sebetulnya sudah berjalan di Bali itu kecak, itu sebenarnya. Tapi kan di tempat lain nggak ada. Nah ini memang harus kita dorong ya," pungkasnya. (Bob)
Baca Juga:
Ultah PB XIII ke-74, Teken MoU dengan ISI Surakarta Soal Pengembangan Seni Budaya
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal

Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026

BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi

Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?

Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau

Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
