DPR Kritik Kedatangan Ketua Komnas HAM ke Kediaman Lukas Enembe

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 30 September 2022
DPR Kritik Kedatangan Ketua Komnas HAM ke Kediaman Lukas Enembe

Tim dokter Gubernur Papua melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas Enembe di kediamannya pada Rabu (14/9). (ANTARA/ HO - Juru Bicara Gubernur Papua)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI melontarkan kritikan kepada Ketua dan Komisioner Komnas HAM saat ini yang terkesan menjalankan hal-hal yang di luar tugas pokok dan fungsinya.

Dalam kritikan tersebut, Komisi III menyinggung kunjungan Komnas HAM ke kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini sudah menjadi tersangka kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Komisi III saat melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan salah satu calon komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9).

Baca Juga:

Komisi III DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Komisioner Komnas HAM

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai, Komnas HAM periode sekarang tidak memiliki produk yang jelas. Bahkan, terkesan hanya mencari panggung di urusan-urusan yang bukan menjadi kewenangannya.

“Catatan-catatan inilah yang hari ini kalau bicara Komnas HAM, maju kena, mundur kena, sesungguhnya tidak ada produk yang jelas selain kalau hari ini kita melihat panggung, yang bukan urusannya menjadi panggung Komnas HAM,” kata Desmond.

Desmond mencontohkan kunjungan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ke kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe di Papua, Rabu (28/9). Menurut Desmond, sangat aneh Komnas HAM ikut terlibat dalam kasus Lukas Enembe yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.

“Apa yang dilakukan Komnas HAM, Ketua Komnas HAM hari ini di kasus Papua, bagi kami ini lucu sekali. Ada pelanggaran HAM dalam proses pemanggilan KPK yang bisa dijadikan panggung? Maka kami hati-hati sekali menyeleksi (calon komisioner Komnas HAM 2022-2027),” ujarnya.

Baca Juga:

Bertemu Langsung, Komnas HAM Ungkap Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Politikus Partai Gerindra ini berharap agar Komnas HAM ke depannya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk memahami dan melaksanakan asas-asas HAM internasional.

“Komnas HAM harus memahami persoalan hukum dan HAM di republik ini dengan kepentingan politik nasionalisme,” kata Desmond. (Knu)

Baca Juga:

Komnas HAM Beberkan Temuan Pembunuhan Warga di Timika Libatkan Anggota TNI

#Komnas HAM #Komisi III DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Rumah hakim PN Medan yang menangani kasus korupsi proyek jalan di Sumut terbakar. Komisi III DPR pun meminta untuk diusut sampai tuntas.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Rumah Hakim yang Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut Terbakar, DPR Minta Diusut Sampai Tuntas
Indonesia
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Selesai tidaknya pembahasan RKUHAP sebelum 1 Januari 2026 akan tergantung pada dinamika yang terjadi dalam setiap tahap pembahasan.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Ikhtiar Komisi III, Berharap Revisi KUHAP Tuntas Sebelum 1 Januari 2026
Indonesia
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengecam tindakan kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap petugas gizi, dan mendesak polisi menindak tegas pelaku.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Kecam Aksi Kekerasan Wakil Bupati Pidie Jaya terhadap Kepala SPPG, DPR Minta Pelaku Diproses Hukum
Indonesia
Mantan Kapolres Ngada Dipenjara 19 Tahun karena Cabuli Bocah, Bukti Jabatan dan Pangkat tak Bisa jadi Tameng dalam Pelanggar HAM
Putusan ini merupakan bentuk kehadiran negara melindungi korban.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Mantan Kapolres Ngada Dipenjara 19 Tahun karena Cabuli Bocah, Bukti Jabatan dan Pangkat tak Bisa jadi Tameng dalam Pelanggar HAM
Indonesia
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Penyelesaian RUU KUHAP menjadi langkah penting sebelum DPR melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Tak Tergeser, KUHAP Jadi Fokus Awal Pembahasan
Indonesia
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta Polri memperkuat keamanan siber untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Indonesia
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Nama Rusdi tak tercantum dalam jajaran pengurus baru PSI yang dilantik Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Saan Mustopa Pastikan Rusdi Masse masih Kader NasDem, tak Gabung ke PSI
Indonesia
Komnas HAM Sebut Restorative Justice tak Boleh Dipakai untuk Kasus HAM Berat dan TPKS
Komnas HAM menyebut restorative justice tak boleh dipakai untuk kasus HAM berat dan TPKS.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Komnas HAM Sebut Restorative Justice tak Boleh Dipakai untuk Kasus HAM Berat dan TPKS
Indonesia
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Komisi III DPR tekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai HAM universal dalam revisi KUHAP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Libatkan KemenHAM dan Komnas HAM, Komisi III DPR Genjot Partisipasi Publik untuk Revisi KUHAP
Indonesia
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Penggunaan sirine dan strobo kini jadi sorotan tajam. Komisi III DPR RI menilai, praktik tersebut bisa menumbuhkan budaya arogan di jalan.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Penggunaan Sirine-Strobo di Jalan Jadi Sorotan Tajam, Komisi III DPR: Bisa Lahirkan Budaya Arogansi
Bagikan