DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 Juni 2022
DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan

Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com — Lonjakan kasus COVID-19 diprediksi bakal terjadi lantaran adanya varian baru omicron BA.4 dan BA.5.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif penanganan COVID-19 yang mulai meningkat dalam sepekan ini.

Baca Juga:

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang

“Apalagi per Rabu (15/6) kemarin, jumlah kasus baru naik secara signifikan yakni 1.242 kasus,” ungkap Netty dalam keterangan persnya, Kamis, (16/6).

Netty khawatir jika Pemerintah tidak segera mengambil tindakan antisipatif, maka kasus akan terus bertambah naik. Ia mencontohkan, di banyak tempat disiplin prokes masyarakat sudah mulai longgar.

Seperti tempat-tempat publik kembali dibanjiri pengunjung. Pertemuan tatap muka dan mobilitas masyarakat sudah kembali seperti sebelum ada pandemi.

"Apa langkah yang diambil Pemerintah agar masyarakat kembali waspada?” katanya.

Netty menilai, sikap Pemerintah beberapa waktu ke belakang yang cenderung memberikan kesan kepada masyarakat untuk melonggarkan prokes.

"Seperti, membolehkan membuka masker dan penurunan aktivitas testing," ungkap dia.

Bahkan acara-acara besar juga sudah digelar tanpa prokes yang ketat. Pesan yang ditangkap masyarakat adalah pelonggaran, karena COVID-19 sudah landai atau bahkan hilang.

"Akibatnya masyarakat banyak yang tidak waspada dan cenderung mengabaikan prokes,” katanya.

Baca Juga:

Cegah Lonjakan Kasus COVID-19, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Booster

Komunikasi publik yang disalahpahami masyarakat ini bahkan, kata Netty, berdampak pada munculnya sikap kurang responsif terhadap imbauan vaksinasi.

Ia meyakini, program vaksinasi booster yang telah dianggarkan pembiayaannya oleh pemerintah cenderung diabaikan masyarakat.

"Mereka telanjur termakan opini bahwa COVID-19 sudah hilang, untuk apa vaksinasi,” jelas politikus PKS ini.

Menurut Netty, masyarakat sudah tidak antusias untuk melakukan booster dengan alasan pandemi sudah hilang. Padahal sudah diming-imingi dengan pemberian minyak goreng.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah bergegas melakukan langkah antisipatif agar tidak terjadi ledakan kasus yang mengkhawatirkan.

Seperti memperketat penerapan protokol kesehatan, kembali menggencarkan vaksinasi dan memperketat aturan prokes di ruang publik.

Sekedar informasi, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan dengan jumlah kasus harian beberapa hari terakhir tembus sebanyak 500 kasus.

Bahkan, kemarin angka kasus baru harian tembus di atas seribu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kenaikan kasus ini imbas dari adanya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. (Knu)

Baca Juga:

Varian BA.4 dan BA.5 Masuk Indonesia, Satgas COVID-19 Akan Kembali Atur Kegiatan Berskala Besar

#COVID-19 #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap aset yang berhasil kembali dari para koruptor bermanfaat optimal bagi negara dan pelayanan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Tegas, akan Tarik kembali Hibah yang tak Dirawat
Indonesia
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Apabila benar kendaraan tersebut belum dilengkapi sensor pendeteksi objek di sekitar kendaraan, Polri perlu segera melakukan pembenahan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
DPR Minta Mobil Rantis Dipasangi CCTV, Cegah Objek di Sekitar Jadi Korban
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Kebutuhan anggaran PPATK pada 2027 mencapai Rp 769,8 miliar.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
PPATK Minta Tambahan Anggaran Rp 516,4 Miliar, Fokus Berantas Judol hingga Pencucian Uang
Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Bagikan