DPR Dalami Sejumlah Isu saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI
Arsip. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) bersama KASAL Laksamana TNI Yugo Margono (kanan) di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (1/12/2022). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
MerahPutih.com - Komisi I DPR RI akan mengelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Jumat (2/12).
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, pihaknya akan fokus mendalami urusan Papua hingga keterbatasan anggaran alutsista.
“Ya pasti hal-hal isu-isu aktual ya, baik misalnya peremajaan alutsista dengan keterbatasan anggaran, situasi Papua, penegakan hukum, terus juga potensi mitigasi keamanan,” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12).
Baca Juga:
DPR Soroti Disiplin Prajurit Jelang Fit And Proper Test Calon Panglima TNI
Tak hanya itu, kata Dave, Komisi I juga akan mendalami soal Laut China Selatan. Selain soal Laut China Selatan, Yudo juga diharapkan fokus pada permasalahan lain.
“Laut China Selatan itu hanya satu, ada banyak loh ancaman kita. Jadi jangan fokus Laut China Selatan, masih ada selain Papua, ada di Selat Malaka, bagian Selatan Indonesia itu juga butuh penjelasan dari beliau,” ujarnya.
Baca Juga:
Fadli Zon Dorong Calon Panglima Yudo Benahi Kekuatan Angkatan Laut RI
Lebih lanjut politikus Partai Golkar ini menekankan hal itu harus menjadi fokus Yudo saat menjabat sebagai Panglima TNI lantaran wilayah Indonesia luas dan memiliki ancaman yang besar.
“Sementara wilayah luas dan ancaman itu besar, itu kita ingin perdalam, gimana beliau. Apakah kita butuh kapal induk misalnya, cukup memperbanyak kita untuk berpatroli. Hal itu yang kita dalami,” tutup Dave. (Pon)
Baca Juga:
DPR Sebut Tak Ada Isu Khusus saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Hari Ini
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Panglima TNI Mutasi 57 Perwira Tinggi, Perkuat Struktur Komando di Tiga Matra
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia