Diminta NasDem Tak Berpolitik Praktis, Pj Heru: Enggak Ngerti Gitu-gituan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Juli 2023
Diminta NasDem Tak Berpolitik Praktis, Pj Heru: Enggak Ngerti Gitu-gituan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023). ANTARA/Siti

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi permintaan anggota Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter yang meminta tidak berpolitik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Heru menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan aktivitas politik praktis jelang Pemilu 2024.

"Saya ASN enggak ngerti gitu-gituan," kata Heru usai saat rapat paripurna Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga:

Pj Heru Diingatkan Tidak Ikut Terlibat Politik Praktis Jelang Pemilu 2024

Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga menegaskan bahwa Pemerintah DKI di bawah kepemimpinannya menjalankan program yang baik era gubernur-gubernur sebelumnya.

"Program gubernur sebelumnya, pembangunan, harus berkelanjutan. Kita jalani (normalisasi) Ciliwung, perbaikan jalan kita jalani, KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) kita jalani, semua kita jalani," tuturnya.

Heru mengungkapkan, dirinya tak mungkin egois dengan hanya melaksanakan program yang dibuatnya.

"Pemerintah itu harus berkesinambungan. Saya juga harus menjalankan program yang lalu ya," tuturnya.

Baca Juga:

Heru Budi Sebut Realisasi APBD 2022 Capai 86,5 Persen

Sebelumnya, QAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mengultimatum Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak melakukan aktivitas politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut dikemukakan Jupiter saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022.

"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsentrasi lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis," terang Jupiter.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Pj Heru untuk mau menjalankan program gubernur sebelumnya yang dirasa baik dalam kemajuan kota Jakarta.

"Tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-program gubernur terdahulu," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Respons Pj Heru soal Kasus Persekongkolan Revitalisasi TIM

#Heru Budi Hartono #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Kevin Wu menyoroti tingginya risiko kebakaran di permukiman padat dan mendesak perluasan program Satu RT, Satu APAR
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Indonesia
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Program ini terbukti sukses membuat Lansia sehat, mandiri, dan produktif, bahkan 1.624 peserta baru lulus pelatihan literasi digital
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Indonesia
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Program normalisasi dan penurapan multiyears tetap prioritas meski DBH dipotong.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Bagikan