Diminta NasDem Tak Berpolitik Praktis, Pj Heru: Enggak Ngerti Gitu-gituan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Juli 2023
Diminta NasDem Tak Berpolitik Praktis, Pj Heru: Enggak Ngerti Gitu-gituan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023). ANTARA/Siti

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi permintaan anggota Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter yang meminta tidak berpolitik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Heru menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan aktivitas politik praktis jelang Pemilu 2024.

"Saya ASN enggak ngerti gitu-gituan," kata Heru usai saat rapat paripurna Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga:

Pj Heru Diingatkan Tidak Ikut Terlibat Politik Praktis Jelang Pemilu 2024

Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga menegaskan bahwa Pemerintah DKI di bawah kepemimpinannya menjalankan program yang baik era gubernur-gubernur sebelumnya.

"Program gubernur sebelumnya, pembangunan, harus berkelanjutan. Kita jalani (normalisasi) Ciliwung, perbaikan jalan kita jalani, KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) kita jalani, semua kita jalani," tuturnya.

Heru mengungkapkan, dirinya tak mungkin egois dengan hanya melaksanakan program yang dibuatnya.

"Pemerintah itu harus berkesinambungan. Saya juga harus menjalankan program yang lalu ya," tuturnya.

Baca Juga:

Heru Budi Sebut Realisasi APBD 2022 Capai 86,5 Persen

Sebelumnya, QAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mengultimatum Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak melakukan aktivitas politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut dikemukakan Jupiter saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022.

"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsentrasi lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis," terang Jupiter.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Pj Heru untuk mau menjalankan program gubernur sebelumnya yang dirasa baik dalam kemajuan kota Jakarta.

"Tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-program gubernur terdahulu," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Respons Pj Heru soal Kasus Persekongkolan Revitalisasi TIM

#Heru Budi Hartono #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - 16 menit lalu
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 56 menit lalu
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Bagikan