Diminta NasDem Tak Berpolitik Praktis, Pj Heru: Enggak Ngerti Gitu-gituan


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023). ANTARA/Siti
MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi permintaan anggota Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter yang meminta tidak berpolitik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Heru menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan aktivitas politik praktis jelang Pemilu 2024.
"Saya ASN enggak ngerti gitu-gituan," kata Heru usai saat rapat paripurna Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga:
Pj Heru Diingatkan Tidak Ikut Terlibat Politik Praktis Jelang Pemilu 2024
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga menegaskan bahwa Pemerintah DKI di bawah kepemimpinannya menjalankan program yang baik era gubernur-gubernur sebelumnya.
"Program gubernur sebelumnya, pembangunan, harus berkelanjutan. Kita jalani (normalisasi) Ciliwung, perbaikan jalan kita jalani, KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) kita jalani, semua kita jalani," tuturnya.
Heru mengungkapkan, dirinya tak mungkin egois dengan hanya melaksanakan program yang dibuatnya.
"Pemerintah itu harus berkesinambungan. Saya juga harus menjalankan program yang lalu ya," tuturnya.
Baca Juga:
Heru Budi Sebut Realisasi APBD 2022 Capai 86,5 Persen
Sebelumnya, QAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mengultimatum Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak melakukan aktivitas politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal tersebut dikemukakan Jupiter saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022.
"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsentrasi lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis," terang Jupiter.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Pj Heru untuk mau menjalankan program gubernur sebelumnya yang dirasa baik dalam kemajuan kota Jakarta.
"Tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-program gubernur terdahulu," tuturnya. (Asp)
Baca Juga:
Respons Pj Heru soal Kasus Persekongkolan Revitalisasi TIM
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
