Pj Heru Diingatkan Tidak Ikut Terlibat Politik Praktis Jelang Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Juli 2023
Pj Heru Diingatkan Tidak Ikut Terlibat Politik Praktis Jelang Pemilu 2024

Rapat Paripurna P2APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7). Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar tidak ikut terlibat menjalankan politik praktis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut dikemukakan oleh anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga

Respons Pj Heru soal Kasus Persekongkolan Revitalisasi TIM

"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsen lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis," terang Jupiter di Jakarta, Senin (24/7).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga meminta, Pj Heru untuk mau menjalankan program gubernur sebelumnya yang dirasa baik dalam kemajuan kota Jakarta.

"Tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-progam gubernur terdahulu," tuturnya.

Baca Juga

Heru Budi Sebut Realisasi APBD 2022 Capai 86,5 Persen

Sebagai penutup, Jupiter berdoa, agar Kota Jakarta jauh lebih baik lagi di tangan Kepala Sekretariat Presiden itu.

"Semoga Allah SWT tetap meridhoi segala usaha dan pekerjaan kita untuk DKI Jakarta yang lebih baik," tutupnya. (Asp).

Baca Juga

PDIP akan Ajukan Pansus JIS, Heru: Saya Gak Ikutan

#Heru Budi Hartono #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan