Desak Tarik Commitment Fee Formula E, Ketua Komisi E: Keputusan Ada di Anies


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)
MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak mendesak Pemprov DKI untuk menarik commitment fee atau uang komitmen Formula E yang telah dibayarkan sebesar 31 juta Poundsterling (sekitar Rp551 miliar untuk kurs saat ini).
Sediannya, perhetalan mobil balap berenergi listrik itu dilaksanakan pada 6 Juni lalu, namun terpaksa ditunda karena wabah corona.
Baca Juga:
"Iya betul kesepakatan semua anggota. Kita kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu karena kita lagi butuh dana," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria saat dihubungi, Kamis (18/6).
Menurut Iman, Dinas Pemuda dan Olahraga (Diapora) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku sedang mengkaji dan mempelajari usulan dari Komisi E tersebut.

Iman juga meminta agar Pemda DKI dapat memastikan apakah Formula E masih bisa diselenggarakan walaupun pandemi corona sudah berakhir.
"Tidak mungkin Formula E-nya bisa dilaksanakan. Tapi kan memang prosesnya tidak segampang kita minta uang ke orang tua kita langsung dikasih," terangnya.
Baca Juga:
Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E
Politikis Gerindra ini menilai, bila commitment fee Formula E ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan dan izin Gubernur Anies Baswedan.
"Tentunya dengan seizin Gubernur, kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya impossible lah dalam kondisi kayak begini. Lagi mempelajari diskusi lagi dengan Pak Gubenur. Karena keputusannya itu kan di Pak Gub, bukan Jakpro," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
