Desak Tarik Commitment Fee Formula E, Ketua Komisi E: Keputusan Ada di Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 18 Juni 2020
Desak Tarik Commitment Fee Formula E, Ketua Komisi E: Keputusan Ada di Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak mendesak Pemprov DKI untuk menarik commitment fee atau uang komitmen Formula E yang telah dibayarkan sebesar 31 juta Poundsterling (sekitar Rp551 miliar untuk kurs saat ini).

Sediannya, perhetalan mobil balap berenergi listrik itu dilaksanakan pada 6 Juni lalu, namun terpaksa ditunda karena wabah corona.

Baca Juga:

Jakpro: Commitment Fee Tak Hangus meski Formula E Batal

"Iya betul kesepakatan semua anggota. Kita kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu karena kita lagi butuh dana," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria saat dihubungi, Kamis (18/6).

Menurut Iman, Dinas Pemuda dan Olahraga (Diapora) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku sedang mengkaji dan mempelajari usulan dari Komisi E tersebut.

Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)
Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)

Iman juga meminta agar Pemda DKI dapat memastikan apakah Formula E masih bisa diselenggarakan walaupun pandemi corona sudah berakhir.

"Tidak mungkin Formula E-nya bisa dilaksanakan. Tapi kan memang prosesnya tidak segampang kita minta uang ke orang tua kita langsung dikasih," terangnya.

Baca Juga:

Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E

Politikis Gerindra ini menilai, bila commitment fee Formula E ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan dan izin Gubernur Anies Baswedan.

"Tentunya dengan seizin Gubernur, kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya impossible lah dalam kondisi kayak begini. Lagi mempelajari diskusi lagi dengan Pak Gubenur. Karena keputusannya itu kan di Pak Gub, bukan Jakpro," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Komisi E Kompak Desak Pemprov DKI Batalkan Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Kevin Wu menyoroti tingginya risiko kebakaran di permukiman padat dan mendesak perluasan program Satu RT, Satu APAR
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Indonesia
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Program ini terbukti sukses membuat Lansia sehat, mandiri, dan produktif, bahkan 1.624 peserta baru lulus pelatihan literasi digital
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Indonesia
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Program normalisasi dan penurapan multiyears tetap prioritas meski DBH dipotong.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Bagikan