Desak Tarik Commitment Fee Formula E, Ketua Komisi E: Keputusan Ada di Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 18 Juni 2020
Desak Tarik Commitment Fee Formula E, Ketua Komisi E: Keputusan Ada di Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak mendesak Pemprov DKI untuk menarik commitment fee atau uang komitmen Formula E yang telah dibayarkan sebesar 31 juta Poundsterling (sekitar Rp551 miliar untuk kurs saat ini).

Sediannya, perhetalan mobil balap berenergi listrik itu dilaksanakan pada 6 Juni lalu, namun terpaksa ditunda karena wabah corona.

Baca Juga:

Jakpro: Commitment Fee Tak Hangus meski Formula E Batal

"Iya betul kesepakatan semua anggota. Kita kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu karena kita lagi butuh dana," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria saat dihubungi, Kamis (18/6).

Menurut Iman, Dinas Pemuda dan Olahraga (Diapora) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku sedang mengkaji dan mempelajari usulan dari Komisi E tersebut.

Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)
Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)

Iman juga meminta agar Pemda DKI dapat memastikan apakah Formula E masih bisa diselenggarakan walaupun pandemi corona sudah berakhir.

"Tidak mungkin Formula E-nya bisa dilaksanakan. Tapi kan memang prosesnya tidak segampang kita minta uang ke orang tua kita langsung dikasih," terangnya.

Baca Juga:

Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E

Politikis Gerindra ini menilai, bila commitment fee Formula E ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan dan izin Gubernur Anies Baswedan.

"Tentunya dengan seizin Gubernur, kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya impossible lah dalam kondisi kayak begini. Lagi mempelajari diskusi lagi dengan Pak Gubenur. Karena keputusannya itu kan di Pak Gub, bukan Jakpro," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Komisi E Kompak Desak Pemprov DKI Batalkan Formula E

#Formula E #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan