Desak Tarik Commitment Fee Formula E, Ketua Komisi E: Keputusan Ada di Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)
MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak mendesak Pemprov DKI untuk menarik commitment fee atau uang komitmen Formula E yang telah dibayarkan sebesar 31 juta Poundsterling (sekitar Rp551 miliar untuk kurs saat ini).
Sediannya, perhetalan mobil balap berenergi listrik itu dilaksanakan pada 6 Juni lalu, namun terpaksa ditunda karena wabah corona.
Baca Juga:
"Iya betul kesepakatan semua anggota. Kita kemarin rapat meminta agar kalau bisa dana yang sudah dibayarkan ditarik dulu karena kita lagi butuh dana," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria saat dihubungi, Kamis (18/6).
Menurut Iman, Dinas Pemuda dan Olahraga (Diapora) dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku sedang mengkaji dan mempelajari usulan dari Komisi E tersebut.
Iman juga meminta agar Pemda DKI dapat memastikan apakah Formula E masih bisa diselenggarakan walaupun pandemi corona sudah berakhir.
"Tidak mungkin Formula E-nya bisa dilaksanakan. Tapi kan memang prosesnya tidak segampang kita minta uang ke orang tua kita langsung dikasih," terangnya.
Baca Juga:
Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E
Politikis Gerindra ini menilai, bila commitment fee Formula E ingin ditarik, maka harus dengan persetujuan dan izin Gubernur Anies Baswedan.
"Tentunya dengan seizin Gubernur, kalau kita kan melihatnya dari sisi ekonomi dan bisnis kayaknya impossible lah dalam kondisi kayak begini. Lagi mempelajari diskusi lagi dengan Pak Gubenur. Karena keputusannya itu kan di Pak Gub, bukan Jakpro," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah