Komisi E Kompak Desak Pemprov DKI Batalkan Formula E

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Juni 2020
Komisi E Kompak Desak Pemprov DKI Batalkan Formula E

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotman mendesak Pemprov DKI untuk membatalkan perhelatan Formula E di Jakarta. Merry meragukan turis asing datang ke ibu kota pada 2021 akibat wabah COVID-19.

"Dampak (sosial-ekonomi) COVID-19 ini tidak hanya sampai tahun 2021, tapi tahun 2023 kita baru merangkak (perekonomian). Saya yakin Formula E tidak akan tercapai sampai tahun 2023," kata Merry saat rapat kerja dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Olahraga dan Pemuda (Dispora) di gedung DPRD DKI pada Selasa (16/6).

Baca Juga:

Pengembalian Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Kadispora dan JakPro

Ia pun meminta agar gelaran mobil balap berenergi listrik itu dibatalkan. Merry berpendapat, justru Formula E akan merugikan rakyat karena uang tersebut berasal dari rakyat.

"Kami meminta untuk dievaluasi dan dibatalkan sampai tahun yang berjalan," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mendesak Pemprov DKI menarik commitment fee atau uang komitmen yang dikucurkan kepada FEO sebesar 31 juta poundsterling.

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)
Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Dibanding untuk ajang balap, menurut dua, sebaiknya duit tersebut untuk perbaikan ekonomi DKI akibat dampak COVID-19.

“Sebaiknya acara dibatalkan dan uang dikembalikan untuk kepentingan rakyat," tegas Merry.

Hal sama juga disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad. Idris mengungkapkan, event Forumla E di berbagai negara tidak memakai anggaran negara atau daerah, melainkan dana dari sponsor.

Baca Juga:

Komisi A Minta Anies Buka Kontrak Ajang Formula E ke Publik

Sedangkan Pemda DKI, sambung dia, mengorbankan duit rakyat melalui APBD untuk penyelenggaraan Formula E. Dengan begitu, ia meminta Pemprov DKI menarik duit komitmen penyelenggaraan Formula E.

"Bagaimana tanggung jawab kita kepada rakyat terhadap duit ini? Kami minta duit dikembalikan dan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat,” kata Idris.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Golkar Basri Baco mengaku, awalnya mendukung kegiatan tersebut. Namun belakangan karena ada corona, ia meminta DKI untuk membatalkan kegiatan tersebut.

“Sebaiknya duit komitmen (31 juta poundsterling) yang sudah dibayarkan kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat, apalagi dalam kondisi pandemi begini," ucap Baco. (Asp)

Baca Juga:

PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Bagikan