Komisi E Kompak Desak Pemprov DKI Batalkan Formula E


Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)
MerahPutih.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotman mendesak Pemprov DKI untuk membatalkan perhelatan Formula E di Jakarta. Merry meragukan turis asing datang ke ibu kota pada 2021 akibat wabah COVID-19.
"Dampak (sosial-ekonomi) COVID-19 ini tidak hanya sampai tahun 2021, tapi tahun 2023 kita baru merangkak (perekonomian). Saya yakin Formula E tidak akan tercapai sampai tahun 2023," kata Merry saat rapat kerja dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Olahraga dan Pemuda (Dispora) di gedung DPRD DKI pada Selasa (16/6).
Baca Juga:
Pengembalian Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Kadispora dan JakPro
Ia pun meminta agar gelaran mobil balap berenergi listrik itu dibatalkan. Merry berpendapat, justru Formula E akan merugikan rakyat karena uang tersebut berasal dari rakyat.
"Kami meminta untuk dievaluasi dan dibatalkan sampai tahun yang berjalan," ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga mendesak Pemprov DKI menarik commitment fee atau uang komitmen yang dikucurkan kepada FEO sebesar 31 juta poundsterling.

Dibanding untuk ajang balap, menurut dua, sebaiknya duit tersebut untuk perbaikan ekonomi DKI akibat dampak COVID-19.
“Sebaiknya acara dibatalkan dan uang dikembalikan untuk kepentingan rakyat," tegas Merry.
Hal sama juga disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad. Idris mengungkapkan, event Forumla E di berbagai negara tidak memakai anggaran negara atau daerah, melainkan dana dari sponsor.
Baca Juga:
Sedangkan Pemda DKI, sambung dia, mengorbankan duit rakyat melalui APBD untuk penyelenggaraan Formula E. Dengan begitu, ia meminta Pemprov DKI menarik duit komitmen penyelenggaraan Formula E.
"Bagaimana tanggung jawab kita kepada rakyat terhadap duit ini? Kami minta duit dikembalikan dan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat,” kata Idris.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Golkar Basri Baco mengaku, awalnya mendukung kegiatan tersebut. Namun belakangan karena ada corona, ia meminta DKI untuk membatalkan kegiatan tersebut.
“Sebaiknya duit komitmen (31 juta poundsterling) yang sudah dibayarkan kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat, apalagi dalam kondisi pandemi begini," ucap Baco. (Asp)
Baca Juga:
PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
