Komisi E Kompak Desak Pemprov DKI Batalkan Formula E

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Juni 2020
Komisi E Kompak Desak Pemprov DKI Batalkan Formula E

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotman mendesak Pemprov DKI untuk membatalkan perhelatan Formula E di Jakarta. Merry meragukan turis asing datang ke ibu kota pada 2021 akibat wabah COVID-19.

"Dampak (sosial-ekonomi) COVID-19 ini tidak hanya sampai tahun 2021, tapi tahun 2023 kita baru merangkak (perekonomian). Saya yakin Formula E tidak akan tercapai sampai tahun 2023," kata Merry saat rapat kerja dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Olahraga dan Pemuda (Dispora) di gedung DPRD DKI pada Selasa (16/6).

Baca Juga:

Pengembalian Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Kadispora dan JakPro

Ia pun meminta agar gelaran mobil balap berenergi listrik itu dibatalkan. Merry berpendapat, justru Formula E akan merugikan rakyat karena uang tersebut berasal dari rakyat.

"Kami meminta untuk dievaluasi dan dibatalkan sampai tahun yang berjalan," ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mendesak Pemprov DKI menarik commitment fee atau uang komitmen yang dikucurkan kepada FEO sebesar 31 juta poundsterling.

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)
Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Dibanding untuk ajang balap, menurut dua, sebaiknya duit tersebut untuk perbaikan ekonomi DKI akibat dampak COVID-19.

“Sebaiknya acara dibatalkan dan uang dikembalikan untuk kepentingan rakyat," tegas Merry.

Hal sama juga disampaikan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad. Idris mengungkapkan, event Forumla E di berbagai negara tidak memakai anggaran negara atau daerah, melainkan dana dari sponsor.

Baca Juga:

Komisi A Minta Anies Buka Kontrak Ajang Formula E ke Publik

Sedangkan Pemda DKI, sambung dia, mengorbankan duit rakyat melalui APBD untuk penyelenggaraan Formula E. Dengan begitu, ia meminta Pemprov DKI menarik duit komitmen penyelenggaraan Formula E.

"Bagaimana tanggung jawab kita kepada rakyat terhadap duit ini? Kami minta duit dikembalikan dan dialihkan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat,” kata Idris.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi Partai Golkar Basri Baco mengaku, awalnya mendukung kegiatan tersebut. Namun belakangan karena ada corona, ia meminta DKI untuk membatalkan kegiatan tersebut.

“Sebaiknya duit komitmen (31 juta poundsterling) yang sudah dibayarkan kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat, apalagi dalam kondisi pandemi begini," ucap Baco. (Asp)

Baca Juga:

PSI: Anies Harus Berani Tarik Kembali Uang Commitment Fee Formula E Rp560 Miliar

#Formula E #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Bagikan