Pengembalian Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Kadispora dan JakPro

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 Mei 2020
Pengembalian Commitment Fee Formula E, Ini Jawaban Kadispora dan JakPro

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Penyelenggara Formula E saling lempar tanggung jawab mengenai desakan anggota DPRD DKI yang meminta agar setoran commitment fee Formula E sebesar Rp360 miliar ditarik dan dialokasikan untuk penanganan COVID-19.

Sebab, saat ini Pemda DKI membutuhkan dana untuk penanganan dan penanggulangan corona di Jakarta. Pemprov sendiri disebut menganggarkan Rp10,77 triliun untuk COVID-19.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] Anies Antek Tiongkok Minta Sumbangan Saat APBD DKI Sekarat

Anggaran itu digunakan untuk tiga hal, yakni penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Hal itu diungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto.

Dengan begitu, Komisi E DPRD mengusulkan biaya yang telah dikeluarkan Pemprov sebagai commitment fee Formula E 2020 ditarik untuk dialihkan upaya percepatan penanganan corona.

Sebab menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra S, event mobil balap bertenaga listrik itu dapat dipastikan tidak akan terealisasi di tengah pandemi.

“Dana berasal dari rakyat, dan ditengah kondisi ini sangat lebih baik kalau itu kembali dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat yang lebih penting," katanya di Jakarta, Jumat (15/5) lalu.

Formula E
Formula E

Anggara menjelaskan dana yang harus dikembalikan kepada DKI sebesar Rp560 miliar, terdiri dari Rp360 miliar untuk commitment fee Formula E tahun 2020 dan Rp200 miliar untuk commitment fee Formula E tahun 2021.

Selain Anggara, Anggota Komisi C yang menangani bidang keuangan, Jupiter turut mendesak penarikan uang tersebut. Sebab kondisi keuangan daerah saat ini memang cukup mengkhawatirkan.

Apalagi APBD merosot hingga 53 persen akibat pandemi ini. Artinya target realiasasi APBD 2020 yang semula 87,95 triliun, kinibturun hanya mencapai 47,18 triliun.

Saat dikonfirmasi mengenai permintaan penarikan dana commitment fee Formula itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus melempar pada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Sebab Jakpro selaku penyelenggara teknis dan FIA.

"Ini dalam proses pembahasan terutama Jakpro selaku penyelanggaran di sini dengan pihak formula E itu dalam pembahasan. Teknisnya di Jakpro," kata Firdaus.

Baca Juga

Kawasan Pasar Tanah Abang Mulai Ramai, Polisi Bakal Lakukan Penindakan

Ketika ditanyakan ke Jakpro. Director of Communication and Sustainability Formula E Jakarta, Felicia Idama mengatakan justru pembahasan mengenai Formula E bukan wewenang Jakpro tapi ada di Dispora.

"Nah pembahasannya itu tatarannya memang ada di kadispora. Bukan di OC, kita menunggu petunjuk dan arahan saja untuk penyelenggaraannya," terang Felicia saat dihubungi, Rabu (20/5). (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Bagikan