Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 17 Juni 2020
Didesak Tarik Commitment Fee, PSI Minta Anies Jangan Ngotot Gelar Formula E

Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta kompak mendesak Pemprov DKI untuk menarik kembali uang commitment fee atau uang komitmen perhelatan Formula E sebesar 31 juta poundsterling.

Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai Gubernur Anies Baswedan tak ada alasan untuk tidak menarik duit komitmen Formula E. Ia juga meminta Anies tak keukeu menggelar balap mobil berenergi listrik itu.

Baca Juga

Formula E Ditunda, Commitment Fee yang Disetor Anies Hangus?

"Sejak awal Fraksi PSI konsisten menolak penyelenggaraan Formula Apalagi sekarang ada pandemi COVID-19 yang membuat jutaan rakyat Jakarta hidup kesusahan dan anggaran pemerintah defisit. Oleh karena itu, tidak pantas rasanya jika Pemprov DKI ngotot mengadakan balapan mobil pakai uang negara," kata Anggara di Jakarta, Rabu (17/6).

Menurutnya, tatanan normal baru akibat pandemi COVID-19 dapat berlangsung hingga beberapa tahun mendatang, sehingga akan sulit untuk mendatangkan penonton, baik dari dalam maupun luar negeri bila Formula E masih di helat.

Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)
Uji coba pengaspalan sirkuit Formula E di Monas. (Foto: MP/Kanugrahan)

Dengan demikian, kata dia, event Formula E tidak akan membawa keuntungan bagi Jakarta, sementara beban biaya commitment fee bertambah 10 persen dari tahun ke tahun.

"Pihak Jakpro maupun Dispora mengaku belum mendapatkan arahan dari Pak Gubernur. Dari situ saya menangkap bahwa tampaknya Pak Gubernur tidak ada keinginan untuk menarik uang tersebut. Ada apa?” ucapnya.

Lebih lanjut, Anggara menjelaskan, terdapat dua macam biaya yang berbeda terkait Formula E, yaitu commitment fee berbeda dengan bank garansi. Duit komitmen Rp560 miliar telah dibayar oleh Dispora kepada Formula E Operations Limited (FEO) yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaran balapan.

Baca Juga

Pemprov DKI Resmi Tunda Formula E

Sementara itu, bank garansi sebesar Rp423 miliar rencananya akan dibayar oleh Jakpro sebagai jaminan penyelenggaraan acara dan otomatis dikembalikan setelah acara selesai.

“Uang commitment fee tidak otomatis dikembalikan jika acara urung dilaksanakan. Penarikan uang commitment fee dimungkinkan karena ada force majeure berupa darurat bencana pandemi covid. Pihak Dispora dan Jakpro sedang menunggu perintah dari Pak Gubernur,” tutup Anggara. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Formula E
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan