Daftar Nama-nama Panitia Pemilihan Wagub DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 28 Februari 2020
Daftar Nama-nama Panitia Pemilihan Wagub DKI

Gedung DPRD DKI Jakarta (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi-Fraksi DPRD DKI telah mengirimkan satu nama sebagai anggota panitia pemilihan (Panlih) wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Ada sembilan nama anggota Panlih yang sudah ditetapkan.

Nama-nama Panlih pemilihan DKI 2 itu sudah ditandatangani dan disepakati oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Baca Juga

Gerindra Ungkap Peluang Riza Patria Jadi Wagub DKI Lebih Besar

Tim panlih bakal memiliki masa kerja selama 30 hari setelah ditetapkan dan bisa diperpanjang sesuai persetujuan pimpinan Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Adapun sembilan nama anggota tim panlih wagub DKI berikut jabatannya:

1. Farazandi Fidinansyah dari Fraksi PAN menjabat sebagai ketua

2. Basri Baco dari Fraksi Golkar menjabat sebagai wakil ketua

3. Desie Christhyana Sari dari Fraksi Demokrat sebagai anggota

4. Dwi Rio Sambodo dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai anggota

5. S Andyka dari Fraksi Gerindra sebagai anggota

6. Achmad Yani dari Fraksi PKS sebagai anggota

7. Eneng Malianasari dari Fraksi PSI sebagai anggota

8. Muhammad Idris dari Fraksi PAN sebagai anggota

9. Yusuf dari Fraksi PKB-PPP sebagai anggota

Baca Juga

Pemilihan Wagub DKI, DPRD Dianggap "Khianati" Publik

Dalam surat keputusan, panlih memiliki empat tugas yang harus dijalankan. Pertama Tim Panlih Wagub harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kemudian mereka bertugas meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon wagub DKI.

Adapun saat ini sudah ada dua nama kandidat cawagub ditangan DPRD DKI yakni Ahmad Riza Patria yang diusulkan Partai Gerindra dan Nurmansjah Lubis dari PKS.

Selanjutnya, tim panlih harus melaksanakan kegiatan pemilihan pendamping Gubernur Anies dalam rapat paripurna.

Baca Juga

PKS Ungkap Mayoritas Fraksi di DPRD Tak Ingin Pemilihan Wagub DKI Berlangsung Terbuka

Terakhir, mereka juga melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas cawagub terpilih untuk kepentingan pengesahan. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan