Bupati Mamberamo Tengah Tiba di Markas KPK


Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/2). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak telah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2).
Ricky sebelumnya ditangkap setelah sempat buron selama 7 bulan. Tersangka kasus suap, gratifikasi, dan pencucian uang itu ditangkap di distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.
Politikus Demokrat itu tiba di markas KPK sekira pukul 12:58 WIB. Dia mendapatkan pengawalan dari anggota polisi dan petugas keamanan internal KPK.
Baca Juga:
Bupati Mamberamo Tengah Dibawa ke Jakarta Setelah 7 Bulan Buron
Meskipun sempat buron, kedua tangan Ricky terlihat tak diborgol. Dia tampak membawa sebuah tas berwarna hitam yang talinya dikaitkan di bahu.
Mengenakan sweater berwarna biru gelap, Ricky langsung digiring ke lantai dua kantor KPK untuk diperiksa secara intensif oleh penyidik.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan menyampaikan informasi lebih rinci terkait kasus yang menjerat Ricky Ham Pagawak.
“Di mana sebelumnya kami telah mengumumkan tersangka RHP (Ricky Ham Pagawak) ini ditetapkan dengan tiga pasal yaitu suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (20/2).
Baca Juga:
KPK Tangkap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak
Diketahui, KPK menetapkan Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
Selain kasus suap dan gratifikasi, KPK juga menetapkan politikus Partai Demokrat itu sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
KPK memasukkan Ricky Ham Pagawak ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022. Ricky diduga melarikan diri ke Papua Nugini ketika hendak dijemput paksa oleh tim penyidik KPK, beberapa waktu lalu. (Pon)
Baca Juga:
KPK Tetapkan Bupati Mamberamo Tengah Tersangka Pencucian Uang
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
