KPK Tetapkan Bupati Mamberamo Tengah Tersangka Pencucian Uang


Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. (ANTARA/HO-Humas Reis Masella)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ricky yang kini masih buron itu sebelumnya juga menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.
Baca Juga
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dari hasil pengembangan fakta-fakta hasil penyidikan dugaan korupsi, ditemukan fakta dan alat bukti adanya dugaan pengalihan hasil korupsi pada aset bernilai ekonomis.
"Sehingga KPK kembali terbitkan surat perintah penyidikan baru dengan tersangka RHP selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan sangkaan pasal TPPU," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (23/12).
Sejauh ini, kata Ali, penyidik lembaga antirasuah sudah lakukan penyitaan terhadap beberapa aset, yang diduga sebagai hasil pencucian uang.
"Di antaranya 8 bidang tanah dan bangunan serta 5 unit mobil," ujarnya.
Baca Juga
KPK Cecar Wabup Mamberamo Tengah soal Pengondisian Pemenang Proyek
Ali berharap masyarakat turut berperan dengan melaporkan dugaan aset milik Ricky kepada KPK. Pun, informasi keberadaan Ricky yang saat ini telah ditetapkan DPO oleh KPK.
"Kami akan kejar tersangka dan sita aset yang diduga dari hasil korupsinya," imbuhnya.
Lebih lanjut Ali mengingatkan siapapun dilarang dengan sengaja menghalangi proses penegakan hukum oleh KPK.
"Bisa diancam pidana sebagaimana UU Tipikor," tegas Ali. (Pon)
Baca Juga
Bupati Mamberamo Tengah Kabur Ke Papua Nugini Bawa 3 Tas Lewat Jalur Darat
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK
