KPK Periksa Wakil Bupati Mamberamo Tengah
Zulfikar Sy - Senin, 24 Oktober 2022
Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
Yonas akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang hingga kini masih buron.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jl Kuningan Persada Kav 4 Jakarta, atas nama Yonas Kenelak," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Senin (24/10).
Baca Juga:
Periksa Sekda Papua, KPK Dalami Pengelolaan Dana APBD
Selain Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, KPK juga telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini.
Adapun tiga tersangka tersebut yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang, Direktur PT BAP Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang, dan Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding.
Dalam kasus ini, Ricky Ham diduga menerima suap sebesar Rp 24,5 miliar dari tiga tersangka lainnya. (Pon)
Baca Juga:
KPK Dorong Auditor Lebih Optimal Berantas Korupsi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara
KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus
Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal
Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
