KPK Periksa Wakil Bupati Mamberamo Tengah
Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak dalam kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
Yonas akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang hingga kini masih buron.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jl Kuningan Persada Kav 4 Jakarta, atas nama Yonas Kenelak," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Senin (24/10).
Baca Juga:
Periksa Sekda Papua, KPK Dalami Pengelolaan Dana APBD
Selain Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, KPK juga telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini.
Adapun tiga tersangka tersebut yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang, Direktur PT BAP Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang, dan Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding.
Dalam kasus ini, Ricky Ham diduga menerima suap sebesar Rp 24,5 miliar dari tiga tersangka lainnya. (Pon)
Baca Juga:
KPK Dorong Auditor Lebih Optimal Berantas Korupsi
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Ada Dugaan Gratifikasi, KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Wakilnya Masuk RS Setelah Jadi Tersangka, Walkot Farhan Mau Besuk Tunggu Izin Kejari
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Bahas Penyelamatan Aset Negara di Jawa Barat
OTT Bupati Lampung Tengah, KPK Sita Uang Tunai dan Logam Mulia
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK