Bikin Gaduh Anggaran, Fraksi Gerindra DPRD DKI Semprot William PSI

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 31 Oktober 2019
Bikin Gaduh Anggaran, Fraksi Gerindra DPRD DKI Semprot William PSI

Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyemprot anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana lantaran tak memiliki wibawa menjadi anggota dewan legislator.

Petinggi Fraksi Gerindra itu meminta William sebagai anggota DPRD seharusnya memiliki tata krama saat menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, William sudah membocorkan usulan dalam KUA-PPAS 2020 milik beberapa SKPD Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya berujung kegaduhan.

Baca Juga:

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

"Khususnya pada saudara William, William ini kan baru. Saya berharap, bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di TV, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS, yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif," kata Inggard, kepada William, saat rapat pembahasan KUA-PPAS Komisi A dengan sejumlah SKPD, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (31/10).

Mestinya, kata Inggrid, anggota DPRD DKI termuda dari PSI itu mengampaikan aspirasi ke publik setelah KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020 dilakukan pembahasan dengan komisi dan SKPD terkait.

"Jangan sampai, artinya kita belum melakukan pembahasan, sudah ramai di koran. Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem, ya, berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," kata Inggard.

Baca Juga

Dalih Disdik Jakbar Terkait Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar

Inggard menuturkan, seluruh anggaran harusnya dibahas saat di dalam rapat agar tidak memunculkan prasangka buruk ketika dibocorkan ke masyarakat. Dia pun mengultimatum William agar jangan terlalu memunculkan diri di publik tanpa memiliki arah pandangan yang jelas.

"Kalau bisa kita tuh, eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam, jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantes ini. Saya ingatkan saudara kecuali, kalau orang lain di luar boleh. Mau LSM yang ngomog silahkan," tutup politikus Gerindra itu.

KUA PPAS
Pembelian Ballpoint itu masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020

Untuk diketahui, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana, mengomentari pengadaan anggaran yang aneh dalam KUA-PPAS 2020. Salah satunya anggaran lem aibon di pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82 miliar.

Selain itu William menemukan adanya usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (Asp)

Baca Juga

'Pledoi' Anak Buah Anies Terkait Anggaran Beli Aibon dan Bolpoin Ratusan Miliar

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Jakpro Masih Merugi, DPRD DKI Soroti Aset Mangkrak
DPRD DKI Jakarta nilai kinerja Jakpro masih jauh dari harapan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Jakpro Masih Merugi, DPRD DKI Soroti Aset Mangkrak
Indonesia
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Rencana Induk SJUT juga dapat meminimalisasi risiko kecelakaan akibat pemasangan utilitas tidak tertata.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Utilitas Jakarta Semrawut, Pansus SJUT Tengaskan tak Ingin Ada Korban Jiwa
Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Bagikan