Bikin Gaduh Anggaran, Fraksi Gerindra DPRD DKI Semprot William PSI


Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyemprot anggota DPRD DKI fraksi PSI William Aditya Sarana lantaran tak memiliki wibawa menjadi anggota dewan legislator.
Petinggi Fraksi Gerindra itu meminta William sebagai anggota DPRD seharusnya memiliki tata krama saat menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, William sudah membocorkan usulan dalam KUA-PPAS 2020 milik beberapa SKPD Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya berujung kegaduhan.
Baca Juga:
Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?
"Khususnya pada saudara William, William ini kan baru. Saya berharap, bukannya enggak boleh ngomong di koran atau di TV, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS, yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif," kata Inggard, kepada William, saat rapat pembahasan KUA-PPAS Komisi A dengan sejumlah SKPD, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (31/10).
Mestinya, kata Inggrid, anggota DPRD DKI termuda dari PSI itu mengampaikan aspirasi ke publik setelah KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020 dilakukan pembahasan dengan komisi dan SKPD terkait.
"Jangan sampai, artinya kita belum melakukan pembahasan, sudah ramai di koran. Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem, ya, berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," kata Inggard.
Baca Juga
Inggard menuturkan, seluruh anggaran harusnya dibahas saat di dalam rapat agar tidak memunculkan prasangka buruk ketika dibocorkan ke masyarakat. Dia pun mengultimatum William agar jangan terlalu memunculkan diri di publik tanpa memiliki arah pandangan yang jelas.
"Kalau bisa kita tuh, eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam, jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantes ini. Saya ingatkan saudara kecuali, kalau orang lain di luar boleh. Mau LSM yang ngomog silahkan," tutup politikus Gerindra itu.

Untuk diketahui, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana, mengomentari pengadaan anggaran yang aneh dalam KUA-PPAS 2020. Salah satunya anggaran lem aibon di pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp82 miliar.
Selain itu William menemukan adanya usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (Asp)
Baca Juga
'Pledoi' Anak Buah Anies Terkait Anggaran Beli Aibon dan Bolpoin Ratusan Miliar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
