'Pledoi' Anak Buah Anies Terkait Anggaran Beli Aibon dan Bolpoin Ratusan Miliar

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 30 Oktober 2019
 'Pledoi' Anak Buah Anies Terkait Anggaran Beli Aibon dan Bolpoin Ratusan Miliar

Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat membantah salah memasukkan data terkait usulan anggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Menurut Syaefuloh, dalam komponen e-budgeting KUA-PPAS masih bersifat sementara dan akan disesuaikan. Apalagi, lanjut dia, saat ini Pemprov masih menunggu input komponen dari masing-masing sekolah.

Baca Juga

Harga Online Aibon Cuma Rp9.500, RAPBD DKI Patok Rp82 M. Lumayan Bedanya!

"Bukan salah input. Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah, 2.100 sekolah, dan kita betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu. Tidak serta merta sekolah menyusun, kemudian kita masukkan ke dalam sistem e-budgeting," tutur Syaefuloh di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).

Usulan anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Dengan begitu, Syaefuloh mengatakan, anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam KUA-PPAS tahun 2020 masih dalam tahap penyesuaian. Artinya, anggaran yang masuk dalam kategori alat tulis kantor tersebut bukan hanya diperuntukkan pengadaan lem aibon, dan belum tentu nominalnya mencapai Rp 82,8 miliar.

"Soal belanja alat tulis kantor, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar. Kami akan lakukan penyesuaian, mudah-mudahan komponen aibon yang Rp 82 miliar itu tidak ada," jelasnya.

Baca Juga

PSI Desak Anies Jelaskan Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar

Kemudian untuk pengadaan bolpoin yang juga disoroti PSI sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Syaefuloh mengaku, mereka telah menyiapkan bahan revisi sejumlah komponen anggaran tersebut ke anggota Dewan DKI dalam pembahasan KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD 2020.

"Anggaran itu juga dari suku dinas dan sementara, nanti kita akan sesuaikan dengan hasil dari sekolah untuk penyesuaian. Kita memastikan aggaran sekolah disusun betul-betul sesuai kebutuhan," ungkap dia.

Sebelumnya, Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana menyoroti usulan KUA-PPAS tahun 2020 dari pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Baca Juga

Dalih Disdik Jakbar Terkait Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar

Dalam tautan apbd.jakarta.go.id tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan Lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri selama 2020 sebesar Rp82 miliar.

Pembelian Lem Aibon tersebut masik dalam program belanja alat tulis kantor 2020. Dalam anggaran lem itu hendak diberikan kepada 37.500 murid.

William kembali menyoroti Pemprov DKI Jakarta terkait usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di pos Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

Lem Aibon
Harga lem aibon di Tokopedia

Sedangkan usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Pembelian Balpoin itu masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

Baca Juga

Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?

Anggaran itu tertuang dalam tautan apbd.jakarta.go.id, tertulis Suku Dinas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu," kata William melalui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Rabu (30/10). (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan