'Pledoi' Anak Buah Anies Terkait Anggaran Beli Aibon dan Bolpoin Ratusan Miliar
 Andika Pratama - Rabu, 30 Oktober 2019
Andika Pratama - Rabu, 30 Oktober 2019 
                Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Foto: Net
MerahPutih.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat membantah salah memasukkan data terkait usulan anggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
Menurut Syaefuloh, dalam komponen e-budgeting KUA-PPAS masih bersifat sementara dan akan disesuaikan. Apalagi, lanjut dia, saat ini Pemprov masih menunggu input komponen dari masing-masing sekolah.
Baca Juga
Harga Online Aibon Cuma Rp9.500, RAPBD DKI Patok Rp82 M. Lumayan Bedanya!
"Bukan salah input. Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah, 2.100 sekolah, dan kita betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu. Tidak serta merta sekolah menyusun, kemudian kita masukkan ke dalam sistem e-budgeting," tutur Syaefuloh di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10).
 
Dengan begitu, Syaefuloh mengatakan, anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam KUA-PPAS tahun 2020 masih dalam tahap penyesuaian. Artinya, anggaran yang masuk dalam kategori alat tulis kantor tersebut bukan hanya diperuntukkan pengadaan lem aibon, dan belum tentu nominalnya mencapai Rp 82,8 miliar.
"Soal belanja alat tulis kantor, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar. Kami akan lakukan penyesuaian, mudah-mudahan komponen aibon yang Rp 82 miliar itu tidak ada," jelasnya.
Baca Juga
Kemudian untuk pengadaan bolpoin yang juga disoroti PSI sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Syaefuloh mengaku, mereka telah menyiapkan bahan revisi sejumlah komponen anggaran tersebut ke anggota Dewan DKI dalam pembahasan KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD 2020.
"Anggaran itu juga dari suku dinas dan sementara, nanti kita akan sesuaikan dengan hasil dari sekolah untuk penyesuaian. Kita memastikan aggaran sekolah disusun betul-betul sesuai kebutuhan," ungkap dia.
Sebelumnya, Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana menyoroti usulan KUA-PPAS tahun 2020 dari pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Baca Juga
Dalam tautan apbd.jakarta.go.id tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan Lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri selama 2020 sebesar Rp82 miliar.
Pembelian Lem Aibon tersebut masik dalam program belanja alat tulis kantor 2020. Dalam anggaran lem itu hendak diberikan kepada 37.500 murid.
William kembali menyoroti Pemprov DKI Jakarta terkait usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di pos Dinas Pendidikan Jakarta Timur.
 
Sedangkan usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Pembelian Balpoin itu masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
Baca Juga
Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?
Anggaran itu tertuang dalam tautan apbd.jakarta.go.id, tertulis Suku Dinas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu," kata William melalui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Rabu (30/10). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
 
                      APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
 
                      Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
 
                      Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
 
                      Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
 
                      Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
 
                      Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
 
                      Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
 
                      DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
 
                      




