Harga Online Aibon Cuma Rp9.500, RAPBD DKI Patok Rp82 M. Lumayan Bedanya!
Cuitan anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana soal pembelian lem aibon di RAPBD DKI Jakarta 2020. Foto: Net
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana mengaku janggal dengan usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dari pos Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
Dalam tautan apbd.jakarta.go.id tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan Lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri selama 2020 sebesar Rp82 miliar.
Baca Juga
Soroti Anggaran Aneh APBD DKI Beli Bolpoin Rp124 M, PSI: Siapa yang Usul?
Pembelian Lem Aibon tersebut masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020. Dalam anggaran lem itu hendak diberikan kepada 37.500 murid.
Kemudian terpampang dalam situs apbd.jakarta.go.id per siswa dianggarkan setahun senilai Rp 184,000. Artinya per bulan 1 murid dianggarkan sekitar Rp 15,300 untuk satu buah lem Aibon.
Baca Juga
Pengadaan Lem Aibon ini untuk 12 bulan atau 1 tahan. Totalnya untuk anggaran itu dituliskan sebesar Rp 82,800,000.
Namun ketika telusuri melalui aplikasi situs belanja online Tokopedia.com satu buah Lem Aibon hanya sebesar Rp 9,500 perbuah dengan harga grosir.
Lem tersebut dengan merek Lem Aica Aibon dengan berat 70 gram asal produksi Bekasi, Indonesia. Lem Aica Aibon itu juga bisa dicicil dengan syarat mininal pembelanjaan Rp 500.000.
Baca Juga
Dengan begitu ada selisih Rp 5,800 bila belanjakan di situs online Tokopedia.com, jika anggaran untuk satu siswa sebesar 15,300 perbulan. (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun