Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget
Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)
MerahPutih.com - Agenda rapat paripurna hak interpelasi mobil balap Formula E, Selasa (28/9) besok dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Pasalnya jadwal tersebut diagendakan dalam waktu sehari pasca rapat badan musyawarah (bamus) interpelasi, Senin (27/9).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif juga mengaku baru mendengar adanya agenda rapat paripurna interpelasi Formula E.
"Cepet banget itu, ngebet banget. Baru diputus besok jadwal," ucap Syarif saat dikonfirmasi awak media, Senin (27/9).
Baca Juga
PSI Desak Ketua DPRD DKI Gelar Paripurna Interpelasi Formula E
Yang disesalkan Syarif adalah sejumlah rapat pembahasan hal mangkrak, tetapi giliran agenda interpelasi Gubernur Anies Baswedan soal Formula E cepat sekali. Menurutnya, ada 14 rapat Perda yang mangkrak hingga kini belum tahu nasibnya kapan digelar.
"Revisi RPJMD, revisi Raperda covid, terus Raperda yang lain masih mangrak yang lain tentang RDTR terus kawasan tanpa rokok banyak ada lebih 14 Raperda mangkrak," urainya.
Sekertaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengaku, tidak tahu maksud Ketua DPRD DKI sampai mengebut Rapat paripurna interpelasi Formula E. "Ya tanya sendiri ke Pak Pras kalau saya sendiri hanya bertanya mengapa ngebet banget, yang lain masih banyak yang enggak dibahas," ucapnya.
Baca Juga
Diketahui, DPRD DKI Jakarta berencana akan menggelar rapat paripurna (Rapur) hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana perhelatan mobil balap Formula E, pada Selasa (28/9) besok. Agenda Rapur interpelasi Formula E ini berlangsung pada pukul 10.00 WIB.
"28 besok paripurna (hak interpelasi Formula E)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Senin (26/9). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih