Bamsoet Sebut DPR Akan Lebih Baik Jika Dipimpin Alumni KPK

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 23 Mei 2018
Bamsoet Sebut DPR Akan Lebih Baik Jika Dipimpin Alumni KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, DPR RI akan lebih baik jika dipimpin oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang karib disapa Bamsoet ini pun berharap alumni lembaga antirasuah nantinya dapat memimpin lembaga legislatif.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku "14 Tahun KPK: Kumpulan Foto Perjalanan Pemberantasan Korupsi di Indonesia" dan diskusi bertajuk "Perjalanan Upaya Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Ke Depan," di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).

"Ini menjadi tantangan bagi Pak Ruki mau masuk ke Parpol pilih yang bakal menang 2019 dan kursi Ketua DPR kosong dan itu milik partai pemenang pemilu dan ada bagusnya memang kalau Ketua DPR nanti berasal dari KPK," kata Bamsoet.

Mensos Idrus Marham
Menteri Sosial Idrus Marham berjalan memasuki Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Mantan Ketua Komisi III DPR ini juga berkelakar kalau dirinya berada di tengah-tengah orang hebat. Pasalnya, selain Ketua KPK, Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Basaria Pandjaitan, Laode M Syari,f dan Alexader Marwata, hadir pula mantan pimpinan lembaga antirasuah dari berbagai era.

Mereka di antaranya, Tumpak Hatorangan Panggabean, Adnan Pandu Praja, Indriyanto Seno Adji, Haryono Umar, Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto dan Johan Budi.

Rini Soemarno
Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kiri) berjalan memasuki Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5). Selain untuk menghadiri kajian Ramadan dan buka puasa bersama, kedatangan sejumlah menteri kabinet kerja ke KPK juga bertujuan untuk konsolidasi internal pemangku kepentingan anti korupsi bersama aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

"Ini saya berada di tengah-tengah suasana yang ngeri-ngeri sedap. Saya lihat banyak para alumni ada Pak Taufiqurahman Ruki, ada Pak Tumpak, banyak macam-macam lama yang menghilang dan muncul lagi saat ini," ucap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, perjalanan KPK hingga saat ini cukup berat, terlebih perbedaan pandangan antara DPR dengan KPK kerap terjadi. Meski begitu, perbedaan pandangan tersebut tidak melunturkan semangat KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

"Alhamdulillah KPK masih tetap eksis dan berperan dalam pemberantasan korupsi di tanah air," tandasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tommy Soeharto Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR, Begini Tanggapan Para Politisi

#KPK #DPR #Bambang Soesatyo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
RKUHAP dilakukan melalui mekanisme kompromi yang sehat, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara publik dan lembaga penegak hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
Indonesia
Kantor Kantor Dinas Provinsi Riau Digeledah KPK, Cari Bukti Pemerasan Gubernur
KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, M. Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Kantor Kantor Dinas Provinsi Riau Digeledah KPK, Cari Bukti Pemerasan Gubernur
Indonesia
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
bahwa RUU KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Indonesia
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
p=Para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Indonesia
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Berita Foto
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Pembahasan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang tentang KUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 13 November 2025
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Indonesia
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Indonesia
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
puluhan poin masalah itu tercatat setelah pihaknya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 93 pihak, baik perseorangan maupun lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Berita Foto
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat RDP dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Bagikan