Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

MerahPutih.con - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi untuk SPBU swasta.

Pemerintah telah memberikan kuota impor untuk tahun 2025 yang sudah dinaikkan hingga mencapai 110 persen dibandingkan tahun lalu.

Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, mengkritik keras kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui PT Pertamina (Persero).

Menurut Sartono, kebijakan ini jelas bertentangan dengan semangat Undang-undang No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang sejatinya membuka ruang bagi swasta.

Baca juga:

Kuota BBM SPBU Swasta Sudah Lebihi Kuota, Pemerintah Diklaim Sudah Benar Atasi Kelangkaan

Kritik ini disampaikan Sartono menanggapi keluhan dari dua perusahaan ritel BBM swasta, Shell Indonesia dan BP-AKR, yang dilaporkan mengalami kelangkaan pasokan BBM dengan oktan 92 ke atas sejak akhir bulan lalu.

Sartono menegaskan, kebijakan yang memusatkan impor BBM pada Pertamina berpotensi merugikan iklim usaha dan mengurangi transparansi. Ia juga khawatir kebijakan ini dapat menyalahi aturan persaingan usaha.

"Harus dikaji lagi secara komprehensif dan mendalam. Perlu kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Jumat (19/9).

Sartono menambahkan, kebijakan ini berpotensi menciptakan monopoli yang lebih besar bagi Pertamina.

Hal ini, lanjutnya, tidak hanya memicu masalah harga, tetapi juga mengancam kualitas BBM yang diterima masyarakat.

"Pemerintah harus segera buka ruang kompetisi sehat agar rakyat tidak jadi korban kebijakan," imbuhnya.

Politikus Partai Demokrat ini juga melihat kejadian ini sebagai tamparan keras bagi Pertamina.

Ia menyebut, adanya stigma di masyarakat bahwa kualitas bensin yang disediakan swasta lebih baik dibandingkan dengan Pertamina.

Oleh karena itu, Sartono mendesak pemerintah dan Pertamina untuk menangani masalah ini secara serius.

Ia meminta Pertamina untuk terus meningkatkan pelayanannya dan memastikan kualitas BBM yang dijual, khususnya Pertamax, benar-benar terjamin, memiliki harga yang kompetitif, dan memberikan pengalaman positif bagi publik.

Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga. (Pon)