Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memastikan dana pemerintah tersalurkan secara produktif.
Dana tersebut dikhawatirkan tidak dimanfaatkan optimal untuk kredit produktif, melainkan justru kembali ke pemerintah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN), yang dapat memicu masalah over liquid dan kredit bermasalah.
Baca juga:
Menkeu Pede Dapat Untung Rp 100 T dari Suntikan Dana Rp 200 T ke Bank Himbara, Ini Ilustrasinya
Idrus menekankan peran vital Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan bank-bank Himbara tidak hanya menjaga likuiditas, tetapi juga menjalankan fungsi intermediasi secara sehat. OJK juga diminta lebih selektif dalam melakukan fit and proper test terhadap calon direksi dan komisaris bank.
“Jangan sampai nanti over liquid kemudian menjadikan kredit kita tidak baik, malah justru semakin memburuk. Harus ada tools yang jelas untuk mengukur sejauh mana dana pemerintah yang disalurkan ke bank benar-benar digunakan untuk kredit produktif, bukan kembali ke pemerintah dalam bentuk SBN,” ujar Idrus.
Selain itu, Politisi PKS ini juga menyoroti tingginya gaji direksi bank BUMN yang perlu diimbangi dengan kinerja terukur, bukan sekadar mengisi posisi strategis berdasarkan kedekatan politik.
“Kalau gaji tinggi tidak masalah, asal kinerjanya terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Tapi kalau hanya menguntungkan segelintir pihak, ini tidak bisa dibiarkan. OJK harus hadir lebih tegas,” tegasnya.
Terakhir, Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat.
Baca juga:
Sama Kaya Debitur Lain, Menkeu Tegaskan Koperasi Merah Putih Tetap Kena Bunga 2% dari Bank Himbara
Penyederhanaan prosedur, penurunan suku bunga, serta pemanfaatan produk pembiayaan digital dapat mempercepat penyaluran kredit ke sektor ini. Dengan demikian, UMKM diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa.
“Kalau kredit disalurkan tepat sasaran, UMKM bisa berkembang lebih cepat, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing nasional. Ini akan jauh lebih produktif dibandingkan jika dana hanya tersimpan tanpa nilai tambah di sistem perbankan,” pungkas Idrus.
