Bamsoet Sebut DPR Akan Lebih Baik Jika Dipimpin Alumni KPK

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 23 Mei 2018
Bamsoet Sebut DPR Akan Lebih Baik Jika Dipimpin Alumni KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, DPR RI akan lebih baik jika dipimpin oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang karib disapa Bamsoet ini pun berharap alumni lembaga antirasuah nantinya dapat memimpin lembaga legislatif.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku "14 Tahun KPK: Kumpulan Foto Perjalanan Pemberantasan Korupsi di Indonesia" dan diskusi bertajuk "Perjalanan Upaya Pemberantasan Korupsi dan Tantangan Ke Depan," di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).

"Ini menjadi tantangan bagi Pak Ruki mau masuk ke Parpol pilih yang bakal menang 2019 dan kursi Ketua DPR kosong dan itu milik partai pemenang pemilu dan ada bagusnya memang kalau Ketua DPR nanti berasal dari KPK," kata Bamsoet.

Mensos Idrus Marham
Menteri Sosial Idrus Marham berjalan memasuki Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Mantan Ketua Komisi III DPR ini juga berkelakar kalau dirinya berada di tengah-tengah orang hebat. Pasalnya, selain Ketua KPK, Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, Basaria Pandjaitan, Laode M Syari,f dan Alexader Marwata, hadir pula mantan pimpinan lembaga antirasuah dari berbagai era.

Mereka di antaranya, Tumpak Hatorangan Panggabean, Adnan Pandu Praja, Indriyanto Seno Adji, Haryono Umar, Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto dan Johan Budi.

Rini Soemarno
Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kiri) berjalan memasuki Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/5). Selain untuk menghadiri kajian Ramadan dan buka puasa bersama, kedatangan sejumlah menteri kabinet kerja ke KPK juga bertujuan untuk konsolidasi internal pemangku kepentingan anti korupsi bersama aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

"Ini saya berada di tengah-tengah suasana yang ngeri-ngeri sedap. Saya lihat banyak para alumni ada Pak Taufiqurahman Ruki, ada Pak Tumpak, banyak macam-macam lama yang menghilang dan muncul lagi saat ini," ucap Bamsoet.

Menurut Bamsoet, perjalanan KPK hingga saat ini cukup berat, terlebih perbedaan pandangan antara DPR dengan KPK kerap terjadi. Meski begitu, perbedaan pandangan tersebut tidak melunturkan semangat KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

"Alhamdulillah KPK masih tetap eksis dan berperan dalam pemberantasan korupsi di tanah air," tandasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Tommy Soeharto Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR, Begini Tanggapan Para Politisi

#KPK #DPR #Bambang Soesatyo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
draf RUU Perampasan Aset sudah rampung sejak diinisiasi oleh pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 September 2025
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Indonesia
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
DPR RI tidak akan terlibat dalam Komisi Reformasi Polri karena mereka nantinya yang akan mengawasi komisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Selain pemulihan korban, Safaruddin juga menyoroti aspek pembinaan pelaku
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus
Indonesia
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Penyidikan ini bermula setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus berperan aktif dalam memberikan bekal pengetahuan ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri
Indonesia
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bambang memastikan tidak ada pembicaraan di internal Gerindra terkait wacana Saraswati mengisi kursi Menpora.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora
Bagikan