Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 22 Oktober 2019
 Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp550 Juta Itu Pendapat Pribadi

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin meluruskan pernyataannya yang viral di media sosial mengenai gaji yang diterima menjadi anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih masih kurang.

Besaran gaji yang diterima anggota DPRD DKI saat ini sekitar Rp110 juta. Jamaludin sendiri menganggap gaji yang ideal menurut dia adalah Rp550 juta.

Baca Juga:

Gaji Ketua DPRD Jakarta Lebih Kecil dari Empat Wakilnya, Kok Bisa?

Ia pun menegaskan hal itu hanya pendapat pribadinya saja. Jamaludin juga membantah meminta agar gaji DPRD DKI diubah menjadi Rp550 juta.

Besaran gaji para anggota DPRD DKI Jakarta yang jadi Wakil Ketua DPRD
Rincian tunjangan gaji bersih yang diterima Ketua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta (Ist)

"Bukan berarti gaji kita harus segitu, bukan. Menurut saya, itu menurut saya pribadi, bukan secara umum," kata Jamaludin di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Menurut Jamaludin besaran uang itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Salah satu kebutuhannya membiayai paguyuban Rawa Babon, Jakarta Timur. Pasalnya perkumpulan itu diklaim Jamaludin beranggotakan hampir 20 ribu orang. Karena itu lah ia membutuhkan banyak dana.

"Saya bukannya minta digaji Rp500 juta bukan, jadi saya secara pribadi karena saya punya paguyuban hampir 20 ribu," ucap Jamaludin.

Terkait dengan jumlah gaji Rp110 juta yang diterimanya di DPRD, Jamaludin menyatakan jumlahnya sudah cukup. Ia bahkan menyebut jumlahnya sudah terlalu banyak.

Baca Juga:

Duh, Gaji Sopir Anggota Dewan di Bawah UMR

"Sangat cukup, lebih dari cukup malahan, kalau bisa dikurangin aja deh, gak usah dibayar enggak apa-apa," jelasnya.

Jamaludin juga menegaskan dirinya tidak mempersoalkan bila gajinya dikurangi. Ia berkelakar akan menjadi kondektur bus (kenek) sembari menjabat anggota dewan untuk membiayai perkumpulannya itu.

"Enggak apa-apa, bisa jadi kenek, nyambi-nyambi jadi kenek kan boleh," tutupnya.(Asp)

Baca Juga:

Anggota DPRD Gadaikan SK Penetapan ke Bank DKI Untuk Pinjam Uang

#DPRD DKI Jakarta #Partai Golkar #Gaji DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai lemahnya pengawasan dan rekrutmen sopir menjadi penyebab utama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir
Indonesia
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Wajar jika ada yang belum rampung, tapi ini harus menjadi prioritas agar selesai tepat waktu
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu
Indonesia
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Transjakarta mengalami tiga kali kecelakaan dalam sebulan. DPRD DKI Jakarta pun akan memanggil pihak manajemen terkait hal ini.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan