Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin (kiri) bersama Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan). (ANTARA/HO-Partai Golkar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) menekankan perlunya perubahan besar dalam sistem pemilihan umum (pemilu) Indonesia.

Organ DPP Partai Golkar ini menilai demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara.

Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin berpendapat, pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.

Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara, mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekedar hak, melainkan juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” ujar Syahmud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (15/9).

Baca juga:

KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada

Ia menegaskan komitmen BSNPG untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab agar demokrasi sejati tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan semata.

Demokrasi, katanya, merupakan perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilihnya, sehingga rakyat harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat.

Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” kata dia.

Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Kajian Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham menyambut positif gagasan tersebut sebagai bentuk ijtihad politik yang bertujuan memperkuat serta menata sistem politik Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan Kepala BSNPG. Ini sebuah upaya serius agar demokrasi kita semakin berkualitas," katanya.

Idrus menjelaskan, usulan dan gagasan BSNPG akan dikaji lebih dalam, lalu dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Golkar sebagai partai besar memiliki tanggung jawab untuk mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat.

"Golkar melalui BSNPG ingin memastikan agar politik tidak kehilangan martabatnya dan pemerintah maupun parlemen benar-benar menjadi rumah rakyat,” ucap dia.

#Golkar #Pemilu #Partai Golkar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Bagikan