Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin (kiri) bersama Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan). (ANTARA/HO-Partai Golkar)
MerahPutih.com - Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) menekankan perlunya perubahan besar dalam sistem pemilihan umum (pemilu) Indonesia.
Organ DPP Partai Golkar ini menilai demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara.
Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin berpendapat, pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
“Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara, mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekedar hak, melainkan juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” ujar Syahmud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (15/9).
Baca juga:
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Ia menegaskan komitmen BSNPG untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab agar demokrasi sejati tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan semata.
Demokrasi, katanya, merupakan perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilihnya, sehingga rakyat harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat.
“Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” kata dia.
Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Kajian Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham menyambut positif gagasan tersebut sebagai bentuk ijtihad politik yang bertujuan memperkuat serta menata sistem politik Indonesia.
"Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan Kepala BSNPG. Ini sebuah upaya serius agar demokrasi kita semakin berkualitas," katanya.
Idrus menjelaskan, usulan dan gagasan BSNPG akan dikaji lebih dalam, lalu dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Golkar sebagai partai besar memiliki tanggung jawab untuk mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat.
"Golkar melalui BSNPG ingin memastikan agar politik tidak kehilangan martabatnya dan pemerintah maupun parlemen benar-benar menjadi rumah rakyat,” ucap dia.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Golkar Apresiasi Prabowo, Gelar Pahlawan Nasional Terhadap Soeharto dan Gus Dur Dinilai Sebagai Simbol Rekonsiliasi