Anggota DPRD Nilai Proyek Mangkrak Ancol akibat Pemantauan Bisnis Tidak Maksimal
Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail, di gedung DPRD DKI, Kamis (22/6/2023). ANTARA/Walda
MerahPutih.com - Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau wisata Ancol tengah dalam sorotan publik. Hal itu terkait beberapa permasalahan di Ancol mulai terungkap, seperti proyek pembangunan mangkrak atau tidak bisa digunakan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail menilai, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI tidak melakukan pemantauan secara maksimal terhadap perkembangan bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
"Jadi, dari yang kemarin kita lihat itu sepertinya memang BPBUMD kurang mengontrol ya," kata Ismail saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (23/6).
Baca Juga:
Formappi Desak DPRD Jakarta Lakukan Langkah Politik Sikapi Proyek Mangkrak di Ancol
Hal tersebut dikatakan Ismail lantaran kasus mangkraknya proyek di Ancol baru terbongkar baru-baru ini.
Padahal, beberapa proyek pembangunan di Ancol sudah mangkrak sejak 2014.
Ismail melanjutkan, tidak menutup kemungkinan Komisi B akan menggandeng pihak inspektorat guna menyelidiki dugaan pembiaran pengawasan oleh oknum BPBUMD.
"Pasti (menggandeng inspektorat) karena setiap kegiatan itu pasti akan melibatkan jajaran terkait termasuk Inspektorat selain legislatif," jelas Ismail.
Dia berharap kasus Ancol ini menjadi pelajaran bagi BP BUMD dan seluruh BUMD DKI untuk terbuka terhadap DPRD soal kendala bisnis dan pembangunan.
Belakangan beberapa permasalahan di Ancol mulai terungkap dari mulai pembangunan hotel dan apartemen yang mangkrak hingga aula konser di mal Ancol Beach City (ABC) tidak bisa digunakan.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Winarto mengungkap aula konser musik di mal ABC sudah bisa digunakan publik, setelah perselisihan antara dua perusahaan di dalamnya berhasil diselesaikan.
Kini, jelas Winarto, setelah kasus kedua perusahaan selesai di pengadilan, mal ABC berikut lokasi aula konser yang ada di lantai atas, sudah bisa digunakan publik.
"Sekarang sudah beroperasi, seingat saya Desember 2022 sudah ada kegiatan konser," kata Winarto saat ditemui awak media usai rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/6).
Baca Juga:
Jaksa Didesak Lakukan Eksaminasi Kasus Proyek Mangkrak di Ancol
Winarto menjelaskan akar kisruh pengoperasian mal ABC disebabkan adanya perselisihan antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT Mata Elang Internasional Stadium (MEIS) Stadium.
Winarto mengaku tidak mengetahui secara persis penyebab dari perselisihan yang berlangsung sejak 2014 tersebut.
Winarto juga mengungkap PT WAIP adalah pihak yang diajak kerja sama dengan PT PJAA untuk membangun dan mengelola Music Stadium di mal ABC. Sedangkan PT MEIS adalah pihak yang menyewa tempat pertunjukan milik mal ABC.
Kisruh itu, berlangsung hingga beberapa tahun dan menyebabkan tempat pertunjukan yang disediakan mal ABC tidak bisa beroperasi.
Bahkan, PT PJAA sempat digugat oleh PT MEIS ke pengadilan akibat permasalahan ini.
"Ada mungkin tujuh sampai delapan tuntutan kepada Ancol ke pengadilan dengan mereka. Namun yang jelas Ancol tidak punya hubungan langsung dengan PT MEIS, hubungannya kami hanya dengan PT WAIP," jelas dia.
Ancol, lanjut Winarto, sempat meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada 2015 terkait dengan permasalahan ini.
Pendapat hukum tersebut pun menyatakan bahwa pengajuan pengoperasian sudah bisa dilakukan setelah sengketa dengan PT MEIS dan PT WAIP selesai di pengadilan.
"Pengambil alihan akhirnya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PT WAIP dan PT PJAA dan tidak merugikan PT PJAA," jelas Winarto. (*)
Baca Juga:
Pemprov DKI Minta Ancol Segera Klarifikasi Proyek Mangkrak
Bagikan
Berita Terkait
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar