Anggota DPRD Nilai Proyek Mangkrak Ancol akibat Pemantauan Bisnis Tidak Maksimal

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 23 Juni 2023
Anggota DPRD Nilai Proyek Mangkrak Ancol akibat Pemantauan Bisnis Tidak Maksimal

Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail, di gedung DPRD DKI, Kamis (22/6/2023). ANTARA/Walda

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau wisata Ancol tengah dalam sorotan publik. Hal itu terkait beberapa permasalahan di Ancol mulai terungkap, seperti proyek pembangunan mangkrak atau tidak bisa digunakan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail menilai, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI tidak melakukan pemantauan secara maksimal terhadap perkembangan bisnis PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

"Jadi, dari yang kemarin kita lihat itu sepertinya memang BPBUMD kurang mengontrol ya," kata Ismail saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (23/6).

Baca Juga:

Formappi Desak DPRD Jakarta Lakukan Langkah Politik Sikapi Proyek Mangkrak di Ancol

Hal tersebut dikatakan Ismail lantaran kasus mangkraknya proyek di Ancol baru terbongkar baru-baru ini.

Padahal, beberapa proyek pembangunan di Ancol sudah mangkrak sejak 2014.

Ismail melanjutkan, tidak menutup kemungkinan Komisi B akan menggandeng pihak inspektorat guna menyelidiki dugaan pembiaran pengawasan oleh oknum BPBUMD.

"Pasti (menggandeng inspektorat) karena setiap kegiatan itu pasti akan melibatkan jajaran terkait termasuk Inspektorat selain legislatif," jelas Ismail.

Dia berharap kasus Ancol ini menjadi pelajaran bagi BP BUMD dan seluruh BUMD DKI untuk terbuka terhadap DPRD soal kendala bisnis dan pembangunan.

Belakangan beberapa permasalahan di Ancol mulai terungkap dari mulai pembangunan hotel dan apartemen yang mangkrak hingga aula konser di mal Ancol Beach City (ABC) tidak bisa digunakan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Winarto mengungkap aula konser musik di mal ABC sudah bisa digunakan publik, setelah perselisihan antara dua perusahaan di dalamnya berhasil diselesaikan.

Kini, jelas Winarto, setelah kasus kedua perusahaan selesai di pengadilan, mal ABC berikut lokasi aula konser yang ada di lantai atas, sudah bisa digunakan publik.

"Sekarang sudah beroperasi, seingat saya Desember 2022 sudah ada kegiatan konser," kata Winarto saat ditemui awak media usai rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/6).

Baca Juga:

Jaksa Didesak Lakukan Eksaminasi Kasus Proyek Mangkrak di Ancol

Winarto menjelaskan akar kisruh pengoperasian mal ABC disebabkan adanya perselisihan antara PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dengan PT Mata Elang Internasional Stadium (MEIS) Stadium.

Winarto mengaku tidak mengetahui secara persis penyebab dari perselisihan yang berlangsung sejak 2014 tersebut.

Winarto juga mengungkap PT WAIP adalah pihak yang diajak kerja sama dengan PT PJAA untuk membangun dan mengelola Music Stadium di mal ABC. Sedangkan PT MEIS adalah pihak yang menyewa tempat pertunjukan milik mal ABC.

Kisruh itu, berlangsung hingga beberapa tahun dan menyebabkan tempat pertunjukan yang disediakan mal ABC tidak bisa beroperasi.

Bahkan, PT PJAA sempat digugat oleh PT MEIS ke pengadilan akibat permasalahan ini.

"Ada mungkin tujuh sampai delapan tuntutan kepada Ancol ke pengadilan dengan mereka. Namun yang jelas Ancol tidak punya hubungan langsung dengan PT MEIS, hubungannya kami hanya dengan PT WAIP," jelas dia.

Ancol, lanjut Winarto, sempat meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada 2015 terkait dengan permasalahan ini.

Pendapat hukum tersebut pun menyatakan bahwa pengajuan pengoperasian sudah bisa dilakukan setelah sengketa dengan PT MEIS dan PT WAIP selesai di pengadilan.

"Pengambil alihan akhirnya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PT WAIP dan PT PJAA dan tidak merugikan PT PJAA," jelas Winarto. (*)

Baca Juga:

Pemprov DKI Minta Ancol Segera Klarifikasi Proyek Mangkrak

#Pantai Ancol #Taman Impian Jaya Ancol #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ancol Gratis Masuk hingga 12 November 2026, Ada Bonus Diskon Restoran 15 Persen!
Ancol menghadirkan program gratis masuk pada 1–12 November 2026. Simak jadwal kunjungan, cara reservasi online, dan benefit diskon restoran 15 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Ancol Gratis Masuk hingga 12 November 2026, Ada Bonus Diskon Restoran 15 Persen!
Indonesia
Tiket Masuk Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, Begini Respons Pramono
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tiket masuk Ancol tak bisa gratis. Hanya penerima KJP yang bisa menikmatinya.
Soffi Amira - Rabu, 28 Oktober 2026
Tiket Masuk Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, Begini Respons Pramono
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan