Pemprov DKI Minta Ancol Segera Klarifikasi Proyek Mangkrak

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 15 Juni 2023
Pemprov DKI Minta Ancol Segera Klarifikasi Proyek Mangkrak

Sejumlah pengunjung bermain di kawasan pantai Ancol, Jakarta, Minggu (23/4/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym/aa.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) meminta PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mengklarifikasi soal proyek mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen pengelolaan aset.

"Saya sudah sampaikan, tolong itu hasil kalkulasi disampaikan dari Ancol ya. Kemaren sudah kita diskusikan terkait hal tersebut. Jadi, kita minta pihak Ancol untuk mengklarifikasi itu," kata Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Nasruddin Djoko Surjono kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa (13/6).

Baca Juga:

Gali Persoalan Proyek Mangkrak, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Ancol

Djoko mengungkapkan, bahwa dirinya sudah mengultimatum Ancol untuk klarifikasi soal mangkrak ini, sebab permasalahan ini sudah bergulir cukup lama.

"Karena itu kasus lama juga ternyata. Sudah kami beritahu ke Ancol untuk klarifikasi," papar dia.

Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil PT Pembangunan Jaya Ancol untuk menindaklanjuti adanya persoalan proyek mangkrak. Pemanggilan diagendakan pada pekan depan.

Baca Juga:

Anggota DPRD Merasa Dibohongi Soal Adanya Proyek Mangkrak Ancol

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, saat pemanggilan nanti pihak PT Jaya Ancol akan digali sejumlah klarifikasi terkait proyek mangkrak tersebut.

"Kami akan panggil mereka karena kita akan mulai lagi rapat kerja dengan mitra kerja, selain SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), termasuk juga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," kata Ismail di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/6). (Asp)

Baca Juga:

Pj Heru Dinilai Tidak Punya Kemauan Politik Urus Proyek Mangkrak Ancol

#DPRD DKI Jakarta #BUMDes #Taman Impian Jaya Ancol #Proyek #Proyek Mangkrak
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - 2 jam lalu
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan