Pemprov DKI Minta Ancol Segera Klarifikasi Proyek Mangkrak


Sejumlah pengunjung bermain di kawasan pantai Ancol, Jakarta, Minggu (23/4/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym/aa.
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) meminta PT Pembangunan Jaya Ancol untuk mengklarifikasi soal proyek mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen pengelolaan aset.
"Saya sudah sampaikan, tolong itu hasil kalkulasi disampaikan dari Ancol ya. Kemaren sudah kita diskusikan terkait hal tersebut. Jadi, kita minta pihak Ancol untuk mengklarifikasi itu," kata Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Nasruddin Djoko Surjono kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Selasa (13/6).
Baca Juga:
Gali Persoalan Proyek Mangkrak, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Ancol
Djoko mengungkapkan, bahwa dirinya sudah mengultimatum Ancol untuk klarifikasi soal mangkrak ini, sebab permasalahan ini sudah bergulir cukup lama.
"Karena itu kasus lama juga ternyata. Sudah kami beritahu ke Ancol untuk klarifikasi," papar dia.
Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil PT Pembangunan Jaya Ancol untuk menindaklanjuti adanya persoalan proyek mangkrak. Pemanggilan diagendakan pada pekan depan.
Baca Juga:
Anggota DPRD Merasa Dibohongi Soal Adanya Proyek Mangkrak Ancol
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, saat pemanggilan nanti pihak PT Jaya Ancol akan digali sejumlah klarifikasi terkait proyek mangkrak tersebut.
"Kami akan panggil mereka karena kita akan mulai lagi rapat kerja dengan mitra kerja, selain SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), termasuk juga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)," kata Ismail di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/6). (Asp)
Baca Juga:
Pj Heru Dinilai Tidak Punya Kemauan Politik Urus Proyek Mangkrak Ancol
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
