Anggota DPRD DKI Heran Wacana Subsidi Pertamax Turbo untuk Atasi Polusi Udara

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Agustus 2023
Anggota DPRD DKI Heran Wacana Subsidi Pertamax Turbo untuk Atasi Polusi Udara

Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Kamis (27/7/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Turbo untuk mengatasi polusi udara mendapatkan respons dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak.

Ia heran dengan wacana subsidi jenis Pertamax untuk menekan polusi udara. Apalagi, rencana tersebut dilontarkan oleh pemerintah.

Baca Juga

Polusi Udara, Jubir Anies Singgung Kesinambungan Pembangunan di Jakarta

"Subsidi BBM Pertamax Turbo sangatlah mengherankan, apalagi datang dari Pemerintah," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (29/8).

Sebab, kata dia, subsidi yang saat ini berjalan tidak tepat sasaran, sebab banyak juga orang dari kalangan atas menikmati BBM subsidi dari pemerintah. Maka sangat tidak elok bila pemerintah memberi subsidi pada Pertamax Turbo untuk tekan polusi Jakarta.

"Pada saat subsidi BBM dulu dikurangi, alasan yang disampaikan adalah orang kaya yang menikmati subsidi. Sekarang subsidi juga akan dinikmati pemilik kendaraan, penjual kendaraan dan yang menanggung kerugian rakyat banyak dan pemerintah," terangnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, untuk mengatasi polusi adalah pendekatan ilmiah berbasis data, dan berdasarkan penyebabnya.

Baca Juga

161 Perusahaan di Jabodetabek Jadi Sumber Polusi Udara

Ia pun menilai, kebijakan yang sekarang diambil oleh Pemerintah DKI bukan solusi jitu untuk menyelesaikan persoalan polusi udara. Menurut dia, aksi yang dilakukan Pemda DKI malah menghambur-hamburkan duit rakyat.

"Datanya sudah jelas soal asal polusi. Malah yang dilakukan adalah memberi subsidi Pertamax Turbo, menanam pohon, membeli kendaraan listrik, menyiram jalanan dan kegiatan lain yang tidak menyentuh penyebab polusi," paparnya.

Maka dari itu, Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI ini meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dan pemerintah lain untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan, karena program tersebut kurang ampuh atasi buruknya udara Jakarta.

"Pada saat IKN menyedot dana yang sangat besar, malah menghamburkan dana ke sektor penyumbang polusi," tutupnya. (Asp).

Baca Juga

Polusi Udara di Jakarta Memburuk, Anggota DPR Sarankan Pemerintah Belajar ke Tiongkok

#Polusi Udara #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Udara Jakarta Lebih Berbahaya 10 Kali Lipat dari Batas WHO pada Jumat (31/10), Ini Tips Bertahan Hidup dari Dinkes
Masyarakat kini dapat memantau kondisi lingkungan secara real-time melalui portal udara.jakarta.go.id dan aplikasi JAKI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Udara Jakarta Lebih Berbahaya 10 Kali Lipat dari Batas WHO pada Jumat (31/10), Ini Tips Bertahan Hidup dari Dinkes
Indonesia
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah
Berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat mengikat, sanksi sosial lebih menekankan pembinaan moral dan tanggung jawab kolektif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Cemari Udara dan Air Hujan, Pemprov DKI Cari Landasan Berikan Sanksi Sosial Bagi Warga Pembakar Sampah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Bagikan