Anggota DPRD DKI Heran Wacana Subsidi Pertamax Turbo untuk Atasi Polusi Udara

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Agustus 2023
Anggota DPRD DKI Heran Wacana Subsidi Pertamax Turbo untuk Atasi Polusi Udara

Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Kamis (27/7/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Turbo untuk mengatasi polusi udara mendapatkan respons dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak.

Ia heran dengan wacana subsidi jenis Pertamax untuk menekan polusi udara. Apalagi, rencana tersebut dilontarkan oleh pemerintah.

Baca Juga

Polusi Udara, Jubir Anies Singgung Kesinambungan Pembangunan di Jakarta

"Subsidi BBM Pertamax Turbo sangatlah mengherankan, apalagi datang dari Pemerintah," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (29/8).

Sebab, kata dia, subsidi yang saat ini berjalan tidak tepat sasaran, sebab banyak juga orang dari kalangan atas menikmati BBM subsidi dari pemerintah. Maka sangat tidak elok bila pemerintah memberi subsidi pada Pertamax Turbo untuk tekan polusi Jakarta.

"Pada saat subsidi BBM dulu dikurangi, alasan yang disampaikan adalah orang kaya yang menikmati subsidi. Sekarang subsidi juga akan dinikmati pemilik kendaraan, penjual kendaraan dan yang menanggung kerugian rakyat banyak dan pemerintah," terangnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, untuk mengatasi polusi adalah pendekatan ilmiah berbasis data, dan berdasarkan penyebabnya.

Baca Juga

161 Perusahaan di Jabodetabek Jadi Sumber Polusi Udara

Ia pun menilai, kebijakan yang sekarang diambil oleh Pemerintah DKI bukan solusi jitu untuk menyelesaikan persoalan polusi udara. Menurut dia, aksi yang dilakukan Pemda DKI malah menghambur-hamburkan duit rakyat.

"Datanya sudah jelas soal asal polusi. Malah yang dilakukan adalah memberi subsidi Pertamax Turbo, menanam pohon, membeli kendaraan listrik, menyiram jalanan dan kegiatan lain yang tidak menyentuh penyebab polusi," paparnya.

Maka dari itu, Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI ini meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dan pemerintah lain untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan, karena program tersebut kurang ampuh atasi buruknya udara Jakarta.

"Pada saat IKN menyedot dana yang sangat besar, malah menghamburkan dana ke sektor penyumbang polusi," tutupnya. (Asp).

Baca Juga

Polusi Udara di Jakarta Memburuk, Anggota DPR Sarankan Pemerintah Belajar ke Tiongkok

#Polusi Udara #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dinas LH Jakarta Tambah 3 Deodorizer, RDF Plant Rorotan Punya Senjata Baru Lawan Bau dan Polusi
RDF Plant Rorotan punya teknologi canggih untuk kendalikan polusi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
Dinas LH Jakarta Tambah 3 Deodorizer, RDF Plant Rorotan Punya Senjata Baru Lawan Bau dan Polusi
Indonesia
Pemprov DKI Semprot 4.000 Liter Water Mist untuk Tekan Polusi Udara Jakarta
Upayakan udara sehat, Dinas LH DKI aktifkan water mist di sejumlah titik strategis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 September 2025
Pemprov DKI Semprot 4.000 Liter Water Mist untuk Tekan Polusi Udara Jakarta
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta Berada di Ambang Batas Tidak Sehat pada Selasa (16/9), Kelompok Sensitif Diharap Pakai Masker
Karena kondisi ini, IQAir memberikan beberapa rekomendasi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Kualitas Udara Jakarta Berada di Ambang Batas Tidak Sehat pada Selasa (16/9), Kelompok Sensitif Diharap Pakai Masker
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Bagikan