Andika Pratama
MerahPutih.com - Wacana pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Turbo untuk mengatasi polusi udara mendapatkan respons dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak.
Ia heran dengan wacana subsidi jenis Pertamax untuk menekan polusi udara. Apalagi, rencana tersebut dilontarkan oleh pemerintah.
Baca Juga
Polusi Udara, Jubir Anies Singgung Kesinambungan Pembangunan di Jakarta
"Subsidi BBM Pertamax Turbo sangatlah mengherankan, apalagi datang dari Pemerintah," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (29/8).
Sebab, kata dia, subsidi yang saat ini berjalan tidak tepat sasaran, sebab banyak juga orang dari kalangan atas menikmati BBM subsidi dari pemerintah. Maka sangat tidak elok bila pemerintah memberi subsidi pada Pertamax Turbo untuk tekan polusi Jakarta.
"Pada saat subsidi BBM dulu dikurangi, alasan yang disampaikan adalah orang kaya yang menikmati subsidi. Sekarang subsidi juga akan dinikmati pemilik kendaraan, penjual kendaraan dan yang menanggung kerugian rakyat banyak dan pemerintah," terangnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, untuk mengatasi polusi adalah pendekatan ilmiah berbasis data, dan berdasarkan penyebabnya.
Baca Juga
Ia pun menilai, kebijakan yang sekarang diambil oleh Pemerintah DKI bukan solusi jitu untuk menyelesaikan persoalan polusi udara. Menurut dia, aksi yang dilakukan Pemda DKI malah menghambur-hamburkan duit rakyat.
"Datanya sudah jelas soal asal polusi. Malah yang dilakukan adalah memberi subsidi Pertamax Turbo, menanam pohon, membeli kendaraan listrik, menyiram jalanan dan kegiatan lain yang tidak menyentuh penyebab polusi," paparnya.
Maka dari itu, Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI ini meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dan pemerintah lain untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan, karena program tersebut kurang ampuh atasi buruknya udara Jakarta.
"Pada saat IKN menyedot dana yang sangat besar, malah menghamburkan dana ke sektor penyumbang polusi," tutupnya. (Asp).
Baca Juga
Polusi Udara di Jakarta Memburuk, Anggota DPR Sarankan Pemerintah Belajar ke Tiongkok
