Anggota DPRD DKI Heran Wacana Subsidi Pertamax Turbo untuk Atasi Polusi Udara

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Agustus 2023
Anggota DPRD DKI Heran Wacana Subsidi Pertamax Turbo untuk Atasi Polusi Udara

Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Kamis (27/7/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Turbo untuk mengatasi polusi udara mendapatkan respons dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak.

Ia heran dengan wacana subsidi jenis Pertamax untuk menekan polusi udara. Apalagi, rencana tersebut dilontarkan oleh pemerintah.

Baca Juga

Polusi Udara, Jubir Anies Singgung Kesinambungan Pembangunan di Jakarta

"Subsidi BBM Pertamax Turbo sangatlah mengherankan, apalagi datang dari Pemerintah," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (29/8).

Sebab, kata dia, subsidi yang saat ini berjalan tidak tepat sasaran, sebab banyak juga orang dari kalangan atas menikmati BBM subsidi dari pemerintah. Maka sangat tidak elok bila pemerintah memberi subsidi pada Pertamax Turbo untuk tekan polusi Jakarta.

"Pada saat subsidi BBM dulu dikurangi, alasan yang disampaikan adalah orang kaya yang menikmati subsidi. Sekarang subsidi juga akan dinikmati pemilik kendaraan, penjual kendaraan dan yang menanggung kerugian rakyat banyak dan pemerintah," terangnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, untuk mengatasi polusi adalah pendekatan ilmiah berbasis data, dan berdasarkan penyebabnya.

Baca Juga

161 Perusahaan di Jabodetabek Jadi Sumber Polusi Udara

Ia pun menilai, kebijakan yang sekarang diambil oleh Pemerintah DKI bukan solusi jitu untuk menyelesaikan persoalan polusi udara. Menurut dia, aksi yang dilakukan Pemda DKI malah menghambur-hamburkan duit rakyat.

"Datanya sudah jelas soal asal polusi. Malah yang dilakukan adalah memberi subsidi Pertamax Turbo, menanam pohon, membeli kendaraan listrik, menyiram jalanan dan kegiatan lain yang tidak menyentuh penyebab polusi," paparnya.

Maka dari itu, Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI ini meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dan pemerintah lain untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan, karena program tersebut kurang ampuh atasi buruknya udara Jakarta.

"Pada saat IKN menyedot dana yang sangat besar, malah menghamburkan dana ke sektor penyumbang polusi," tutupnya. (Asp).

Baca Juga

Polusi Udara di Jakarta Memburuk, Anggota DPR Sarankan Pemerintah Belajar ke Tiongkok

#Polusi Udara #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Komisi B DPRD DKI Jakarta akan melakukan sidak ke pasar tradisional jelang Ramadan 2026 untuk mengawasi harga bahan pokok dan memastikan pasokan pangan aman.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
DPRD DKI Bersiap Sidak Pasar, Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Jelang Puasa
Indonesia
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Seorang pelajar tewas akibat tawuran di Jakarta Barat. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertindak.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Tawuran Kembali Menelan Korban, DPRD DKI Desak Pramono Bertindak Tegas
Indonesia
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Komisi B DPRD DKI Jakarta belum menggelar rapat dengan BUMD pangan jelang Ramadan, namun terus memantau potensi lonjakan harga bahan pokok.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Ramadan Tinggal Hitungan Hari, Komisi B DPRD DKI Belum Rapat dengan BUMD Pangan
Indonesia
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menanggapi penolakan warga terhadap RDF Rorotan akibat bau dan limbah. DPRD mendorong dialog dan evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Februari 2026
Penolakan RDF Rorotan Menguat, DPRD DKI Serahkan Evaluasi ke Pemprov
Indonesia
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Perlu adanya kajian panjang dan diskusi para pakar terkait dengan pelepasan saham minuman beralkohol tersebut di Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI tak Mau Gegabah Desak Jakarta Lepas Saham Bir
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta Pemprov DKI meninggikan tanggul laut hingga 1 meter dan rutin mengeruk sungai untuk cegah banjir rob.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua DPRD DKI Minta Tanggul Laut Jakarta Ditambah 1 Meter untuk Cegah Banjir Rob
Indonesia
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Komisi C DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan instansi dan BUMD pangan untuk memastikan stok dan harga bahan pokok jelang Ramadan 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
DPRD DKI Gelar Rapat Persiapan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan 2026
Indonesia
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Pelaksanaan OMC hari ke-12 merupakan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi curah hujan tinggi yang dapat berdampak pada wilayah DKI.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Hari Ke-12, Lakukan 4 Sorti
Indonesia
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Pemerintah DKI Jakarta harus memperbaiki kembali tata ruang Ibu Kota agar masalah banjir dapat teratasi.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
DPRD DKI Sebut Banjir Jakarta akibat Tata Ruang Kota yang Rusak
Indonesia
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI meminta Pemprov DKI melakukan patroli dan perbaikan cepat demi keselamatan pengendara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PSI DPRD DKI Soroti Jalan Rusak Dampak Banjir, Minta Pemprov Bergerak Cepat
Bagikan