Anggota DPRD DKI Heran Wacana Subsidi Pertamax Turbo untuk Atasi Polusi Udara

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Agustus 2023
Anggota DPRD DKI Heran Wacana Subsidi Pertamax Turbo untuk Atasi Polusi Udara

Suasana gedung-gedung bertingkat yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Kamis (27/7/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Turbo untuk mengatasi polusi udara mendapatkan respons dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak.

Ia heran dengan wacana subsidi jenis Pertamax untuk menekan polusi udara. Apalagi, rencana tersebut dilontarkan oleh pemerintah.

Baca Juga

Polusi Udara, Jubir Anies Singgung Kesinambungan Pembangunan di Jakarta

"Subsidi BBM Pertamax Turbo sangatlah mengherankan, apalagi datang dari Pemerintah," kata Gilbert di Jakarta, Selasa (29/8).

Sebab, kata dia, subsidi yang saat ini berjalan tidak tepat sasaran, sebab banyak juga orang dari kalangan atas menikmati BBM subsidi dari pemerintah. Maka sangat tidak elok bila pemerintah memberi subsidi pada Pertamax Turbo untuk tekan polusi Jakarta.

"Pada saat subsidi BBM dulu dikurangi, alasan yang disampaikan adalah orang kaya yang menikmati subsidi. Sekarang subsidi juga akan dinikmati pemilik kendaraan, penjual kendaraan dan yang menanggung kerugian rakyat banyak dan pemerintah," terangnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, untuk mengatasi polusi adalah pendekatan ilmiah berbasis data, dan berdasarkan penyebabnya.

Baca Juga

161 Perusahaan di Jabodetabek Jadi Sumber Polusi Udara

Ia pun menilai, kebijakan yang sekarang diambil oleh Pemerintah DKI bukan solusi jitu untuk menyelesaikan persoalan polusi udara. Menurut dia, aksi yang dilakukan Pemda DKI malah menghambur-hamburkan duit rakyat.

"Datanya sudah jelas soal asal polusi. Malah yang dilakukan adalah memberi subsidi Pertamax Turbo, menanam pohon, membeli kendaraan listrik, menyiram jalanan dan kegiatan lain yang tidak menyentuh penyebab polusi," paparnya.

Maka dari itu, Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI ini meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dan pemerintah lain untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan, karena program tersebut kurang ampuh atasi buruknya udara Jakarta.

"Pada saat IKN menyedot dana yang sangat besar, malah menghamburkan dana ke sektor penyumbang polusi," tutupnya. (Asp).

Baca Juga

Polusi Udara di Jakarta Memburuk, Anggota DPR Sarankan Pemerintah Belajar ke Tiongkok

#Polusi Udara #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan