Bima Arya: dikeluarkannya Pergub Nomor 2 Tahun 2025 justru untuk memperketat aturan berpoligami.

Peraturan Gubernur yang mengatur ASN Pemprov boleh berpoligami ditetapkan Pj. Gubernur Jakarta pada 6 Januari 2025.

Pemerintah DKI Jakarta akan menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak yang dikembalikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di sisa masa jabatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menemui massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA).

Pemerintah DKI Jakarta berjanji akan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak sebelum masa jabatan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria habis pada 16 Oktober 2022.

Pemerintah DKI Jakarta tegaskan akan mencabut peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

"Sekarang kan ternyata belum ada dasar hukumnya. Makanya perlu dibuatkan dasar hukum seperti pergub, lah, mengenai itu," ujar Mujiyono.

Pertama, memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari penularan dan penyebaran COVID-19.

Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung.

Menurut Anies, bila Pergub itu diterapkan secara maksimal maka rumah susun milik tidak akan disalahgunakan seperti di Apartemen Robinson di Penjaringan, Jakarta Utara yang dijadikan untuk berjudi.

Nasir mengatakan, sepanjang belum ada aturan resmi, polisi tak bisa melakukan perbuataan apa-apa atau melakukan penindakan.

Pergub itu disebutkan, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan uang senilai Rp150.000 sebagai uang transportasi bagi peserta rembuk rukun warga hingga musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) di DKI Jakarta.

Anies Baswedan mengatakan, pihaknya sudah menandatangani perkembangan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait soal kepariwasataan.

Ia menggunakan kendaraan umum taksi, saat berangkat dinas ke Balai Kota DKI Jakarta.