Eddy Flo
MerahPutih.Com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri.
Ada beberapa pasal yang diubah Anies, salah satunya adalah soal jumlah rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Baca Juga:
Hadiri Reuni 212 Pada Jam Kerja, Anies Bisa Diperiksa Kemendagri
Dalam Pergub Nomor 107 Tahun 2013 Pasal 5 ayat 2 tertulis rombongan kunjungan kerja ke luar negeri maksimal 5 orang. Namun Anies mengubahnya pada pasal 5 ayat 2 (a).
Adapun bunyi Pasal 5 Pergub 123 Tahun 2019, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2) Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung. (2a) Ketentuan jumlah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan persetujuan tertulis dari Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai tingkatannya.
Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi menuturkan, perubahan pergub itu bertujuan untuk mengakomodir perjalanan dinas yang membutuhkan jumlah rombongan dengan jumlah banyak.
"Ada perjalanan dinas misalnya untuk kegiatan olah raga kan jumlahnya tidak segitu (5 orang)," ujar Mawardi saat dikonfirmasi wartawan, Senin (2/12).
Namun, Mawardi berkata, tanpa izin Anies atau Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah maka penambahan jumalh rombongan tak dapat dilakukan.
"Iya, harus ada persetujuan dari pimpinan. Misalnya Sekda, kalau pak Gubernur kan izinnya hanya eselon I dan II," jelasnya.
Baca Juga:
Hadiri Reuni 212 Pakai Baju Dinas, Anies Tidak Langgar Aturan
Diketahui, Pemerintah pada Agustus lalu menyatakan tengah mengkaji skema penghematan perjalanan dinas kepala daerah ke Jakarta. Nantinya dalam sekali perjalanan dinas, kepala daerah tak cuma untuk satu urusan semata, tapi beberapa keperluan sekaligus.
Tujuan penghematan perjalanan dinas ini agar kepala daerah tak berulang kali kembali ke Jakarta untuk menghadiri acara resmi.(Asp)
Baca Juga:
Pemprov DKI Optimistis 27 Propemperda yang Disepakati Selesai 2020
