Zulkifli Hasan Akui Banyak Pihak Nilai KIB Hanya Akan Seumur Jagung

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 07 November 2022
Zulkifli Hasan Akui Banyak Pihak Nilai KIB Hanya Akan Seumur Jagung

Pertemuan konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di hotel Dalton Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (6/11/2022). ANTARA/Darwin Fatir.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas PAN, Golkar dan PPP mengklaim tidak akan terburu buru dalam mendeklarasikan Capres-Cawapres 2024.

"KIB lahir karena persamaan platform perjuangan untuk membangun sistem politik modern yaitu menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi yang ditopang oleh kekuatan rakyat sebagai aktor yang berfungsi mensejahterakan, memakmurkan rakyat dan membahagiakan rakyat serta melindungi bangsa dan negara," kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), Minggu (6/11).

Baca Juga:

Dilema PPP Jelang Pemilu 2024, Pilih Ganjar, Anies atau Kader KIB

Zulhas pun menekankan kembali bahwa, KIB menjadi satu-satunya koalisi yang sudah terbentuk dan memenuhi syarat presidential threshold 20 persen untuk mengusung capres serta cawapres di Indonesia saat ini.

"KIB saat ini masih satu-satunya koalisi partai yang secara resmi sudah terbentuk dan telah memenuhi syarat presidential threshold 20 persen untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden/calon wakil Presiden sebagaimana tercantum di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu," ujarnya.

Menteri Perdagangan RI ini pun mengungkapkan, banyak pihak yang menilai KIB hanya akan seumur jagung, layu sebelum berkembang. Bahkan, kata Zulhas, akan mati suri berantakan dan pecah berkeping-kepiting dimakan konflik.

"Banyak yang menilai bahwa KIB akan seumur jagung. Layu, sebelum berkembang akan mati suri. Akan berantakan pecah berkeping-keping di makan konflik,” papar Zulhas.

Namun demikian, kata Zulhas, kegiatan silahturahmi nasional yang digelar KIB di Makassar hari ini menjawab keraguan itu semua. Zulhas menekankan, KIB masih tegak berdiri tegak membawa panji-panji untuk dikibarkan ke seluruh Indonesia.

"Hari ini kita di Makassar adalah jawaban dari prediksi dan penilaian yang tidak tepat. Kita masih tegak berdiri di sini membawa panji-panji KIB untuk dikibarkan ke seluruh Indonesia. Kita masih kokoh berdiri dari gempuran gelombang politik. Kita masih berlayar mengarungi samudera harapan untuk menuju ketepatan pantai dengan senyum kemenangan," tegas Zulhas.

Zulhas memaparkan, KIB juga memiliki program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau PATEN yang dirancang untuk membangun peradaban Indonesia dalam 10 tahun kedepan.

"Program akselerasi transformasi ekonomi nasional (PATEN) dirancang untuk membangun peradaban Indonesia dalam 10 tahun kedepan. Syarat utama agar program PATEN dapat dilaksanakan KIB harus memenangkan Pilpres 2024. Tanpa kemenangan maka program PATEN hanya sebuah konsep dan gagasan di atas secara kertas," beber Zulhas.

Zulhas mengungkapkan, kemenangan akan didapat diwujudkan jika bekerja secara serius , keras, ikhlas dan cerdas dalam memperjuangkan pasangan capres dan cawapres yang diusung KIB.

"Kemenangan akan dapat kita wujudkan jika kita serius dan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas memperjuangkan pasangan capres dan cawapres yang kita usung. Siapakah jagoan yang kita perjuangkan? Itu akan ditulis di buku KIB, di Bab berikutnya. Karena setelah penentuan jagoan kita akan ada Bab kampanye sampai Bab merealisasikan program paten untuk 10 tahun ke depan,” ungkap Zulhas.

Zulhas mengakui perjalanan yang akan dilalui KIB masih sangat panjang. Atas dasar itu, tegas Zulhas, KIB akan terus mendekatkan dan merekatkan hati serta bergerak agar tetap solid, kuat, kompak dan saling menguatkan.

"Masih panjang perjuangan kita di KIB, kita akan terus mendekatkan dan merekatkan hati kita, gerak kita, perjuangan kita agar tetap solid, kuat, kompak dan saling menguatkan," imbuhnya. (Asp)

Baca Juga:

PAN Lontarkan Alasan KIB Belum Tentukan Capres

#Pemilu #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Bagikan