Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Dilema PPP Jelang Pemilu 2024, Pilih Ganjar, Anies atau Kader KIB

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 November 2022
Dilema PPP Jelang Pemilu 2024, Pilih Ganjar, Anies atau Kader KIB

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Arsul Sani saat ditemui wartawan di Kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini masih sibuk dengan perbedaan sikap politik DPP PPP dengan basis partai di daerah terkait dengan sosok calon presiden (capres) yang akan diusung di Pilpres 2024.

Plt Ketua Umum PPP, Mardiono sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Langkah itu didukung oleh beberapa daerah yang ikut mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar. Namun, ada juga beberapa daerah yang menyatakan dukungan capres kepada Anies Baswedan.

Baca Juga

Mardiono Optimistis Perolehan Suara PPP di Papua Meningkat

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai di internal PPP sedang terjadi upaya split ticket voting, di mana terjadi perbedaan pilihan politik pengurus DPP PPP dengan basis pemilihnya.

Situasi ini mengulang peristiwa yang sama di Pemilu 2019. Saat itu PPP mendukung Joko Widodo (Jokowi) sedangkan basis pemilihnya lebih dekat dengan kelompok yang mendukung Prabowo Subianto.

Menurut Arifki, risiko PPP yang hampir gagal masuk parlemen di Pemilu 2019, berpotensi terulang kembali pada Pemilu 2024.

“PPP dukung Ganjar sebagai capres pilihan realistis karena salah satu kandidat capres yang memiliki popularitas yang bagus untuk Pilpres 2024. Tetapi, apakah pemilih PPP lebih dekat Ganjar atau capres lainnya?" kata Arifki dalam keterangannya, Jumat (4/10).

"Pemilu yang dilaksanakan secara serentak, PPP tentu tidak hanya memperhatikan capres yang didukung, namun juga dampaknya terhadap suara partai," tambahnya.

Arifki mengamini, saat ini PPP berada dalam pilihan sulit, sebagai salah satu anggota partai koalisi pemerintah yang kadernya ada di kabinet Jokowi.


Baca Juga

Kader PPP Deklarasikan Ganjar Pranowo Capres 2024

Pasalnya, mendukung capres di luar pemerintahan menjadi pilihan yang dilematis. Apalagi PPP juga sudah mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Arifki, ada beberapa kemungkinan yang terjadi dengan PPP di Pilpres 2024 terkait dukungan capres. Pertama, PPP mendukung kader potensial yang berasal dari KIB untuk maju sebagai capres dan cawapres.

"Kedua, PPP mendukung Ganjar sebagai capres, hal ini memperkuat KIB sebagai koalisi yang dipersiapkan untuk Ganjar," ujarnya.

Kemudian yang ketiga, PPP masih berkemungkinan mencari figur lain yang sesuai dengan keinginan pemilihnya. Pilihan ini, kata Arifki, sulit diputuskan oleh elite PPP, karena posisi yang diambil ini akan merusak narasi KIB atau dukungan terhadap Ganjar di tahun 2024.

“PPP itu di tahun 2024 sangat dilema. Memperjuangkan capres yang didukung elite DPP PPP atau menghitung nasib partai jika salah mendukung capres," tuturnya.

Dikatakan Arifki, pilihan-pilihan yang diambil oleh PPP akan berpengaruh dengan keberanian beberapa caleg untuk maju sebagai calon anggota DPR RI.

"Risikonya lebih besar dari pada maju sebagai caleg DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi, di balik ketidakpastian PPP di tahun 2024 yang berpotensi tidak lolos parlemen. Semua itu lagi-lagi tergantung dari capres yang didukung PPP," tutup Arifki. (Pon)

Baca Juga

Puan Maharani Segera Temui PAN dan PPP

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan