Zulhas Minta Masyarakat Jangan Mau Diadu Domba

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 22 Mei 2023
Zulhas Minta Masyarakat Jangan Mau Diadu Domba

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan saat halalbihalal LDII di Gedung Serba Guna Yayasan Budi Mulia, Banten, Minggu (21/5/2023). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perpolitikan tanah air semakin menghangat di tahun politik menuju hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas mengingatkan, seluruh umat Islam di tanah air agar jangan mau diadu domba jelang Pemilu 2024.

"Jangan mau diadu domba. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dan saling menghormati. Jangan terprovokasi oleh politik, karena persaudaraan kita lebih utama dari segalanya," kata Zulhas yang juga Ketua Umum PAN tersebut, Senin (22/5), seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

Anas Urbaningrum Ungkap Dinamika Politik Jelang Pemilu 2024 Masih Wajar

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri halalbihalal bersama 7.000 warga dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Gedung Serba Guna Yayasan Budi Mulia, Banten, Minggu (21/5).

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan dalam acara itu, Zulhas mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada ribuan warga LDII yang memadati gedung serba guna tersebut.

Ia lalu mengapresiasi warga LDII yang telah hadir dalam kegiatan halalbihalal itu secara tertib dan aman. Dengan demikian, kata dia, acara tersebut dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan dipenuhi keberkahan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW LDII Banten Dimo Tomo Sumito mengucapkan rasa terima kasih atas kunjungan Zulhas beserta rombongan. Menurut dia, kunjungan itu merupakan suatu kehormatan bagi warga LDII.

Baca Juga:

KPU Diminta Tak Ubah Keterwakilan Perempuan 30 Persen dalam Pemilu

Ia lalu berharap LDII sebagai ormas yang aktif membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas perlu agar dapat bekerja sama dengan pemilik otoritas, baik pihak legislatif maupun eksekutif.

“LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang berfokus kepada SDM, menyiapkan SDM yang profesional dan religius, akan tepat sekali bila digandeng dengan kementerian yang memiliki otoritas dalam membuat sebuah kebijakan”. ucap Dimo.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu pengurus Yayasan Budi Mulia, yakni Teteng Jumara. Ia mengatakan LDII dapat memberi masukan kepada pemilik otoritas agar membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Komunikasi antara pemerintah sebagai pemilik otoritas dengan ormas adalah sesuatu yang luar biasa karena saling berkaitan satu sama lain. Kami selaku ormas yang mengetahui kondisi masalah umat akan memberikan masukan kepada pemilik otoritas agar membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi masyarakat,” kata dia. (*)

Baca Juga:

Cak Imin Ingin PKB, Golkar dan Gerindra Berkoalisi di Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024 #Zulkifli Hasan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Bagikan