Zulhas Minta Masyarakat Jangan Mau Diadu Domba
Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan saat halalbihalal LDII di Gedung Serba Guna Yayasan Budi Mulia, Banten, Minggu (21/5/2023). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
MerahPutih.com - Perpolitikan tanah air semakin menghangat di tahun politik menuju hari pemungutan suara Pemilu 2024.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas mengingatkan, seluruh umat Islam di tanah air agar jangan mau diadu domba jelang Pemilu 2024.
"Jangan mau diadu domba. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dan saling menghormati. Jangan terprovokasi oleh politik, karena persaudaraan kita lebih utama dari segalanya," kata Zulhas yang juga Ketua Umum PAN tersebut, Senin (22/5), seperti dikutip Antara.
Baca Juga:
Anas Urbaningrum Ungkap Dinamika Politik Jelang Pemilu 2024 Masih Wajar
Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri halalbihalal bersama 7.000 warga dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Gedung Serba Guna Yayasan Budi Mulia, Banten, Minggu (21/5).
Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan dalam acara itu, Zulhas mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin kepada ribuan warga LDII yang memadati gedung serba guna tersebut.
Ia lalu mengapresiasi warga LDII yang telah hadir dalam kegiatan halalbihalal itu secara tertib dan aman. Dengan demikian, kata dia, acara tersebut dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan dipenuhi keberkahan.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW LDII Banten Dimo Tomo Sumito mengucapkan rasa terima kasih atas kunjungan Zulhas beserta rombongan. Menurut dia, kunjungan itu merupakan suatu kehormatan bagi warga LDII.
Baca Juga:
KPU Diminta Tak Ubah Keterwakilan Perempuan 30 Persen dalam Pemilu
Ia lalu berharap LDII sebagai ormas yang aktif membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas perlu agar dapat bekerja sama dengan pemilik otoritas, baik pihak legislatif maupun eksekutif.
“LDII sebagai organisasi kemasyarakatan yang berfokus kepada SDM, menyiapkan SDM yang profesional dan religius, akan tepat sekali bila digandeng dengan kementerian yang memiliki otoritas dalam membuat sebuah kebijakan”. ucap Dimo.
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu pengurus Yayasan Budi Mulia, yakni Teteng Jumara. Ia mengatakan LDII dapat memberi masukan kepada pemilik otoritas agar membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Komunikasi antara pemerintah sebagai pemilik otoritas dengan ormas adalah sesuatu yang luar biasa karena saling berkaitan satu sama lain. Kami selaku ormas yang mengetahui kondisi masalah umat akan memberikan masukan kepada pemilik otoritas agar membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi masyarakat,” kata dia. (*)
Baca Juga:
Cak Imin Ingin PKB, Golkar dan Gerindra Berkoalisi di Pemilu 2024
Bagikan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen