Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kehadiran saksi dalam perkara dianggap kurang relevan apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini.
Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan berlakunya Pasal 162 KUHAP tentang keterangan saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan, yang dia nilai sudah tidak relevan untuk diterapkan pada saat ini.
"Apa pasal ini perlu dipertahankan, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini. Seharusnya bisa dihadirkan saksinya, didengar melalui telekonferensi," kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (4/10).
Hal itu dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum dari mantan anggota DPR Emir Moeis yang mengajukan uji materi Pasal 162 KUHAP di MK.
Lebih lanjut Yusril sebagaimana dilansir Antara mengatakan bahwa pada saat ini transmisi elektronik sudah diakui sebagai suatu alat bukti di persidangan.
Yusril Ihza Mahendra juga meminta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dapat memberikan suatu arahan bahwa penerapan suatu pasal dapat disesuaikan dengan tingkat kemajuan teknologi komunikasi.
Dalam sidang uji materi, Yusril juga menceritakan kasus yang menimpa Emir selaku pemohon akibat penerapan pasal tersebut.
Pemohon menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung, pada 2004 lalu dan berkali-kali meminta jaksa penuntut umum serta majelis hakim menghadirkan Direktur Utama Pacific Resources Pirooz Muhammad Sharafih yang berkewarganegaraan asing, namun tidak pernah didatangkan.
"Dia diperiksa di Amerika Serikat, bukan di Kedutaan Indonesia, tidak datang di persidangan, tapi dibacakan keterangannya dalam BAP (berita acara pemeriksaan), diterima oleh majelis hakim, lalu Pak Emir dipidana," kata Yusril Ihza Mahendra.
Belakang diketahui bahwa tanda tangan dalam surat keterangan tersebut adalah palsu.
Atas kasus yang menjeratnya itu, Emir Moeis divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara dan kini meminta agar Majelis Hakim membatalkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.(*)
