WHO Tak Bisa Setir Jokowi Soal Corona, PDIP: Yang Penting Kerja, Kerja, dan Kerja

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Maret 2020
WHO Tak Bisa Setir Jokowi Soal Corona, PDIP: Yang Penting Kerja, Kerja, dan Kerja

Presiden Joko Widodo. (Biro Pers Setpres via FB Presiden Joko Widodo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - World Health Organization (WHO) mengirim surat resmi kepada Presiden Jokowi, mendesak Pemerintah Indonesia serius menangani pandemi Corona. WHO juga meminta Jokowi segera menetapkan status darurat nasional terkait penyebaran Corona di Indonesia. Selain itu, sudah banyak desakan agar pemerintah melakukan kebijakan lockdown atau upaya isolasi terhadap wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus Corona.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara berdaulat yang tidak bisa ditekan dan didikte pihak lainnya.

Baca Juga:

Pasien Corona Bertambah Jadi 69 Orang, Dua Diantaranya Balita

"Kita ini negara berdaulat. Kita negara yang tidak bisa disetir-setir. Kita yang tahu di dalam negeri kita," kata Hasto menjawab wartawan usai membuka Rakerda I DPD PDIP Banten, di Kota Serang, Sabtu (14/3).

Hasto menyatakan bahwa bangsa dan rakyat Indonesia hidup berada di garis khatulistiwa. Menurut dia, sebenarnya Indonesia punya tradisi hidup yang bagus, dan bahan-bahan obat-obatan tradisional. Karena itu, ujar dia, rakyat Indonesia sebenarnya punya sistem imunitas tubuh yang kuat. "Dari jamu-jamu tradisional juga mampu membangun sistem imunitas itu," tegasnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan dari luar. "Kita tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan itu," ujar dia.

Ilustrasi - Bahaya virus corona. (Foto : ANTARA/Shutterstock).
Ilustrasi - Bahaya virus corona. (Foto : ANTARA/Shutterstock)

Hasto menyatakan PDI Perjuangan mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang tidak mudah disetir pihak-pihak lain. "Yang penting kerja, kerja, dan kerja," jelas Hasto.

Dia menegaskan, Presiden Jokowi juga sudah menunjukkan respons cepat dengan membentuk Gugus Tugas Perceparan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Jokowi menunjuk Kepala BNPB Doni Monardo sebagai ketua pelaksana Gugus Tugas Perceparan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. "Penunjukkan satgas itu menunjukkan respons pemerintahan Pak Jokowi yang sangat cepat," tambah Hasto.

Baca Juga:

Kepala BNPB Doni Monardo Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Penanganan Corona

Dalam kesempatan itu, Hasto mengajak bersama-sama untuk membangun optimisme sekaligus penyuluhan kepada rakyat.

"Ya kita lihat dulu semua negara panik dengan flu burung, di Indonesia aman-aman saja sehingga kita hadapi dengan baik. Justru ini momentum bagi kita negara harus membangun kedaulatan di bidang kesehatan itu," katanya. (*)

#Presiden Jokowi #Virus Corona #Pasien Corona #Penyakit Corona #DPP PDIP #PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan