Waspadai Caleg Berpaham Intoleran dan Radikalisme 'Menyusup' ke DPR Periode 2019-2024

MerahPutih.com - Partai politik harus waspada terhadap perilaku politik kader-kadernya yang terpilih menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dalam pemilu 2019.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menduga ada penyusupan caleg-caleg yang berafiliasi atau yang terpapar dengan Radikalisme dan Intoleransi, sehingga segala aktivitas politik di DPR RI terkait dengan bidang legislasi harus benar-banar dicermati.

"Tujuannya agar kelak DPR RI tidak lagi melahirkan peraturan perundang-undangan yang memberi ruang bagi berkembangnya Radikalisme dan Intoleransi. Saat ini dikonstatir oleh sejumlah pihak bahwa banyak kader Partai Politik yang terpapar Radikalisme dan Intoleransi berhasil masuk ke berbagai instansi Pemerintah di ekskeutif dan yudikatif melalui peran sentral kekuasaan Legislatif dan Partai Politik," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (25/4)

Petrus menjelaskan, terdapat fakta di mana sejumlah produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan sejumlah kebijakan pejabat eksekutif, bukan saja telah memberi ruang berkembangnya Intoleransi selama kurun waktu 15 tahun terakhir pasca reformasi.

"Akan tetapi juga sejumlah rumusan pasal dari UU tertentu telah memperlemah posisi negara ketika hendak mengeksekusi kebijakannya untuk menindak Ormas-Ormas Radikal dan Intoleransi yang aktivitasnya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila bahkan mau menggantikan Ideologi Pancasila itu sendiri," jelas Petrus.

Salah satu sebab menguatnya Radikalisme dan Intoleransi di Indonesia, adalah karena terlalu longgarnya UU yang mengatur tentang Keormasan dan Kejahatan Sara dalam UU Pilkada dan Pemilu tidak dirumuskan secara komprehensif dan sanksi pidananya-pun sangat rendah.

Salah satu contohnya tentang "kejahatan SARA" yang meskipun sudah diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2008, Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara bahkan 6 (enam) tahun kalau menggunakan Informasi Elektronik.

"Namun rumusan pasal kejahatan SARA itu diatur lagi di dalam UU Pemilu atau Pilkada, yang ancaman pidananya hanya tiga bulan sampai18 bulan penjara. Selain itu Penegakan Hukum terhadap aktivitas Ormas Radikal dan Intoleran yang mengandung kejahatan sara selama proses Pilkada atau Pemilu sangat minim dilakukan penindakan bahkan dibiarkan berlalu," imbuh Petrus.

Akibatnya ketika negara hendak menindak secara cepat aktivitas kelompok Radikal dan Intoleran yang mengancam kedaulatan negara, Ideologi negara Pancasila dan NKRI, maka negara diperhadapkan dengan prosedure yang berbelit-belit yang mengarah kepada pelemahan terhadap kekuasaan negara.

Salah satu contoh paling aktual adalah mencabut UU No. 8 Tahun 1985, Tentang Ormas dan membuat baru UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, dimana terdapat sejumlah pasal yang mempersulit kekuasaan negara ketika negara hendak menindak Ormas-Ormas Radikal dan Intoleran.

"Dan dalam melakukan aktivitas kemasyarakatannya bertentangan dengan Pancasila atau ingin menggantikan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain (Khilafah)," pungkas Petrus. (Knu)