Korupsi e-KTP

Warganet Galang Petisi Daring Hentikan Kasus Meme Setnov

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 07 November 2017
Warganet Galang Petisi Daring Hentikan Kasus Meme Setnov

Salah satu meme Setnov (Twitter @victorkamang)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Warganet ramai-ramai terlibat dalam petisi daring guna menghentikan kasus meme Setya Novanto. Hingga Selasa (7/11) malam tercatat sudah 48.925 warganet yang menandatangani petisi tersebut di laman change.org.

Petisi yang dimulai Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) Damar Juniarto dan mendapatkan dukungan sebanyak itu dalam waktu satu hari itu ditujukan kepada Ketua DPR Setya Novanto dan kuasa hukumnya Friedrich Yunadi dan Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Damar Juniarto sebagaimana dilansir Antara mempertanyakan alasan kriminalisasi terhadap 32 akun di media sosial karena membuat dan atau menyebarkan "meme" Setya Novanto berdasarkan foto saat politisi Partai Golkar itu sedang dirawat di rumah sakit.

"Menyebarkan satir bukan tindakan kriminal. Sejak kapan menyebarkan humor bisa dipenjara?" tanya Damar dalam petisinya.

Damar menyebutkan Novanto sebelumnya dikabarkan akan melaporkan 300 akun ke polisi yang dinilai menghina dengan berbagai "meme" dan unggahan di media sosial, tetapi kemudian disaring menjadi hanya 32 akun.

"Itu kan becandaan anak medsos. Apa layak yang begini dimasukkan ke penjara?" tanya Damar Juniarto.

Damar menilai kasus tersebut lebih disebabkan pasal defamasi atau pencemaran nama baik yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Damar, pasal pencemaran nama baik adalah warisan kolonialisme yang dipertahankan untuk melindungi orang-orang yang berkuasa sehingga warga biasa terancam dipenjara bila ada penguasa yang "baper" atau terbawa perasaan.

"Ini adalah bukti bagaimana pasal defamasi dipelintir menjadi pasal pembungkaman ekspresi. Orang sedang geram dengan alasan sakit yang dipakai Setnov untuk menghindari pemeriksaan korupsi dan kemenengan Setnov di praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK," tuturnya.

Kegeraman itu yang kemudian mendorong beberapa orang berekspresi dengan membuat "meme" yang diunggah di media sosial.

"Kalau ini dibiarkan, semakin banyak pejabat publik yang mengirim warga ke penjara karena 'baper'," katanya. Apakah polisi berani menghentikan kasus meme Setnov berkat petisi daring warganet? Ataukah Setnov dan kuasa hukumnya tetap ngotot menuntaskan kasus meme tersebut?(*)

#Petisi Online #Meme Politik #Setya Novanto #Korupsi E-KTP
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Bukan lagi menjadi kewenangan KPK, tetapi menjadi urusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Bagikan