Wapres Bahas Tambahan Kuota Dengan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi


Arsip Foto - Jamaah haji menunggu bus di Hotel 603 di Makkah, Arab Saudi, Senin (10/7/2023), menjelang pemulangan ke Tanah Air. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
MerahPutih.com - Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Muhammed Alrabiah berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pertemuan persiapan atau membahas penyelenggaraan haji 1445 Hijriah/2024 dengan menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (30/4).
"Kedatangan Menteri Haji bertemu Wakil Presiden saya kira momen yang sangat penting karena Pemerintah Indonesia secara resmi juga akan menyampaikan ucapan terima kasih terhadap kebijakan Arab Saudi, terutama dari Menteri Haji dan Umrah yang sudah memberikan kuota secara khusus, yang jumlahnya mencapai 20 ribu jamaah haji tambahan, dan jumlah itu sudah diambil sebuah kebijakan oleh Pemerintah Indonesia," kata Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi di Gedung Sekretariat Wapres, Jakarta, Selasa (30/4).
Masduki menyampaikan, Wapres selama ini berharap Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah terus memberikan kuota jamaah haji tambahan untuk Indonesia secara kontinyu setiap tahun.
"Karena memang sampai saat ini Pemerintah Indonesia punya problema jumlah jamaah haji yang menunggu terlalu banyak. Dengan demikian, kalau memang ada kuota tambahan terus-menerus dengan jumlah seperti yang sekarang, itu diharapkan akan memberikan beban yang ringan buat pemerintah Indonesia ke depan, 5-10 tahun ke depan akan ringan," katanya.
Baca juga:
Jokowi Ingin Haji 2024 Jadi yang Terbaik selama Kepemimpinannya
Adapun hasil yang diharapkan, kata Masduki, antrean jamaah haji Indonesia akan kembali normal seperti dahulu atau dengan masa tunggu tidak lebih dari lima tahun.
"Kalau seperti yang sekarang kan, sebagaimana kita ketahui, bahwa kalau sekarang mendaftar, terutama di daerah-daerah tertentu seperti di daerah Sulawesi Selatan ataupun di Jawa Timur, itu sampai menunggu lebih dari 20 tahun," katanya.
Ia mengatakan, masalah panjangnya antrean haji menjadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan pada Wapres saat berkunjung ke daerah.
"Setiap kali Wapres berkunjung ke berbagai daerah itu selalu menjadi pertanyaan, apakah kami ini bisa naik haji atau kah kami sudah wafat terlebih dahulu sebelum waktu haji itu datang," ungkap Masduki.
Baca juga:
Turun Kelas Jadi Bandara Domestik, Adi Soemarmo Tetap Layani Penerbangan Haji 2024
Pertemuan tersebut juga dibahas mengenai penyelenggaraan haji secara keseluruhan, termasuk upaya peningkatan kualitas manajemen dan pelaksanaan haji di lapangan.
"Hal yang lain tentu saja Wapres akan berbicara mengenai harapan-harapan bagaimana agar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi terus berkoordinasi dengan baik, dengan harapan bahwa manajemen haji, pelaksanaan di lapangan, terutama itu lebih baik, makin efisien, dan tentu saja tidak memberatkan segala pembiayaannya, baik kepada pemerintah Indonesia ataupun kepada jamaah haji di Indonesia," tuturnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji

KPK Sudan Kantongi USD 1,6 Juta Dari Dugaan Korupsi Kuota Haji, 5 Bidang Tanah, dan 4 Kendaraan Disita

Rampung Diperiksa KPK, Eks Menag Gus Yaqut Bungkam soal Aliran Fee Kuota Haji ke Kemenag

Penuhi Panggilan KPK, Eks Menag Yaqut Mengaku Diperiksa Jadi Saksi

KPK Panggil Eks Menag Gus Yaqut terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Biaya Haji Khusus hingga Rp 300 Juta, Furoda 1 Miliar
