Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Buka Suara Soal Tudingan Tak Lapor LHKPN

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 02 Agustus 2019
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Buka Suara Soal Tudingan Tak Lapor LHKPN

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Suat Situmorang buka suara menanggapi tudingan Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Indriyanto Seno Adji soal penyerahan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN).

Menurut Saut tudingan itu muncul saat dirinya melakukan wawancara akhir sebagai calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Saat itu, ia mengaku ditanya soal kepemilikan mobil Rubicon dengan plat nomor B54UTS. Hal itu, kata dia, yang membuat dirinya disebut tidak melapor LHKPN.

Baca Juga: Sekjen Fitra Apresiasi Capres-Cawapres 2019 Lapor LHKPN

"Mungkin itu muncul ketika wawancara terakhir bahwa saya punya mobil keren nomornya B54UTS, jadi kan Saut S... kalau berdasarkan dari itu sehingga mungkin ada framing di kepala sehingga saya tidak melaporkan hartanya," kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (tengah) (MP/Ponco)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (tengah) (MP/Ponco)

Kemudian, saat wawancara akhir, Saut mengaku ditanya oleh Yenti Garnasih, Pansel KPK saat itu
soal perusahaan miliknya. Bahkan Yenti, menudingnya melakukan pencucian uang lewat perusahaan itu.

Namun, Saut membantahnya dan menjelaskan bahwa perusahaan itu dibuat untuk kepentingan masuk dalam sebuah perkumpulan intelejen di Amerika Serikat bernama Strategic and Competitive Intelegence Professionals.

"Kemudian bu Yenti curiga, 'pak Saut cuci uang ya lewat perusahaan itu' gimana ya cara menjawabnya, dan akhirnya saya jawab 'ibu kalau saya gunakan cuci uang saya detik ini juga mati di tempat ini' enggak pernah tanya lagi dia," ungkap Saut.

Baca Juga: Baru Dua Pati Polri Kandidat Capim KPK yang Lapor LHKPN

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Isnaini ikut mengklarifikasi isu yang menerpa Saut tersebut. Menurut dia, Saut sudah melaporkan LHKPN sejak 2007 saat masih bertugas di Badan Intelejen Negara (BIN).

Ia merinci pada 2007 dan 2011 Saut melapor sebagai Direktur di BIN kemudian pada 2013 Saut kembali melapor sebagai staf ahli Kepala BIN, pun di 2014 dia kembali melapor sebagai Sekretariat Utama BIN.

"Dan 2016,2018, 2019 sebagai pimpinan KPK," ujar Isnaini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menyebut bahwa pada tahap akhir wawancara sebagai calon pimpinan KPK, Saut belum mendaftar LHKPN.

"Periode-periode pansel sebelumnya, masalah kapan pengumuman LHKPN tidak menjadi isu. Misal saja periode Pansel 2014 lalu, bahkan pada tahap akhir wawancara saja capim Saut Situmorang belum mendaftar LHKPN," ujarnya, Selasa (30/7). (Pon)

Baca Juga: DPRD Perlu Didampingi KPK Lapor LHKPN

#LHKPN #Saut Situmorang
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
KPK akan melakukan klarifikasi untuk memastikan kewajaran isi laporan tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai
Indonesia
Erick Thohir Resmi Jadi Menpora, Ini Harta Fantastis yang Dimilikinya
Harta Menpora baru Erick Thohir didominasi oleh surat-surat berharga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
Erick Thohir Resmi Jadi Menpora, Ini Harta Fantastis yang Dimilikinya
Indonesia
Angga Raka Prabowo Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kekayaannya Capai Rp 33 Miliar
Pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
Angga Raka Prabowo Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Kekayaannya Capai Rp 33 Miliar
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Chromebook, Ini Kejanggalan Naik Turun Harta Nadiem Saat Jabat Menteri
Sosok Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menjadi sorotan pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Chromebook, Ini Kejanggalan Naik Turun Harta Nadiem Saat Jabat Menteri
Indonesia
Sebut Orang yang Ingin Bubarkan DPR Tolol, Harta Rp 328 Miliar dan Koleksi Mobil Mewah Ahmad Sahroni Jadi Sorotan
Tercatat ada 28 kendaraan super mewah yang mengisi garasi Sahroni, mulai dari Ferrari, Porsche, Tesla, Mustang, Bentley, hingga motor gede Harley Davidson seharga Rp 1,6 miliar.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Sebut Orang yang Ingin Bubarkan DPR Tolol, Harta Rp 328 Miliar dan Koleksi Mobil Mewah Ahmad Sahroni Jadi Sorotan
Indonesia
Terjaring OTT KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer Punya Harta Rp17,6 Miliar
Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, yang dikutip MerahPutih.com, Kamis (21/8), Noel terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 17 Januari 2025.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Terjaring OTT KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer Punya Harta Rp17,6 Miliar
Indonesia
Kabaharkam Baru Irjen Karyoto Punya Harta Rp11,5 Miliar
Untuk harta tidak bergerak, ia memiliki sejumlah bidang tanah dan bangunan yang berada di Garut dan Sleman, dengan nilai total mencapai Rp6.670.000.000
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Kabaharkam Baru Irjen Karyoto Punya Harta Rp11,5 Miliar
Indonesia
Harta Komjen Dedi Prasetyo Yang Ditunjuk Kapolri Jadi Wakapolri Rp 11 Miliar, Tak Punya Utang
Ia memiliki empat bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Madiun, Tangerang Selatan, Surabaya, dan Palangka Raya dengan nilai total mencapai Rp 8,6 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
Harta Komjen Dedi Prasetyo Yang Ditunjuk Kapolri Jadi Wakapolri Rp 11 Miliar, Tak Punya Utang
Indonesia
LHKPN Naik Rp 10 Miliar setelah Jabat Gubernur Jakarta, Pramono: Kenaikan karena Nilai Surat Berharga Meningkat
Pramono berkomitmen menjadi contoh pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 Juli 2025
LHKPN Naik Rp 10 Miliar setelah Jabat Gubernur Jakarta, Pramono: Kenaikan karena Nilai Surat Berharga Meningkat
Indonesia
Harta Kekayaan Wagub Rano Rp 17 M, Kalah Jauh dari Pramono Rp 114 M
Pramono melaporkan LHKPN sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 10 April 2025.
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Harta Kekayaan Wagub Rano Rp 17 M, Kalah Jauh dari Pramono Rp 114 M
Bagikan