Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Buka Suara Soal Tudingan Tak Lapor LHKPN

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 02 Agustus 2019
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Buka Suara Soal Tudingan Tak Lapor LHKPN

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Suat Situmorang buka suara menanggapi tudingan Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) Indriyanto Seno Adji soal penyerahan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN).

Menurut Saut tudingan itu muncul saat dirinya melakukan wawancara akhir sebagai calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Saat itu, ia mengaku ditanya soal kepemilikan mobil Rubicon dengan plat nomor B54UTS. Hal itu, kata dia, yang membuat dirinya disebut tidak melapor LHKPN.

Baca Juga: Sekjen Fitra Apresiasi Capres-Cawapres 2019 Lapor LHKPN

"Mungkin itu muncul ketika wawancara terakhir bahwa saya punya mobil keren nomornya B54UTS, jadi kan Saut S... kalau berdasarkan dari itu sehingga mungkin ada framing di kepala sehingga saya tidak melaporkan hartanya," kata Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (tengah) (MP/Ponco)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang (tengah) (MP/Ponco)

Kemudian, saat wawancara akhir, Saut mengaku ditanya oleh Yenti Garnasih, Pansel KPK saat itu
soal perusahaan miliknya. Bahkan Yenti, menudingnya melakukan pencucian uang lewat perusahaan itu.

Namun, Saut membantahnya dan menjelaskan bahwa perusahaan itu dibuat untuk kepentingan masuk dalam sebuah perkumpulan intelejen di Amerika Serikat bernama Strategic and Competitive Intelegence Professionals.

"Kemudian bu Yenti curiga, 'pak Saut cuci uang ya lewat perusahaan itu' gimana ya cara menjawabnya, dan akhirnya saya jawab 'ibu kalau saya gunakan cuci uang saya detik ini juga mati di tempat ini' enggak pernah tanya lagi dia," ungkap Saut.

Baca Juga: Baru Dua Pati Polri Kandidat Capim KPK yang Lapor LHKPN

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Isnaini ikut mengklarifikasi isu yang menerpa Saut tersebut. Menurut dia, Saut sudah melaporkan LHKPN sejak 2007 saat masih bertugas di Badan Intelejen Negara (BIN).

Ia merinci pada 2007 dan 2011 Saut melapor sebagai Direktur di BIN kemudian pada 2013 Saut kembali melapor sebagai staf ahli Kepala BIN, pun di 2014 dia kembali melapor sebagai Sekretariat Utama BIN.

"Dan 2016,2018, 2019 sebagai pimpinan KPK," ujar Isnaini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menyebut bahwa pada tahap akhir wawancara sebagai calon pimpinan KPK, Saut belum mendaftar LHKPN.

"Periode-periode pansel sebelumnya, masalah kapan pengumuman LHKPN tidak menjadi isu. Misal saja periode Pansel 2014 lalu, bahkan pada tahap akhir wawancara saja capim Saut Situmorang belum mendaftar LHKPN," ujarnya, Selasa (30/7). (Pon)

Baca Juga: DPRD Perlu Didampingi KPK Lapor LHKPN

#LHKPN #Saut Situmorang
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Jadi Kepala BGN, Simak Rincian Harta Kekayaan Nanik S. Deyang yang Tembus Rp 6,3 Miliar
Nanik S Deyang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Berdasarkan LHKPN, total hartanya mencapai Rp 6,3 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Jadi Kepala BGN, Simak Rincian Harta Kekayaan Nanik S. Deyang yang Tembus Rp 6,3 Miliar
Indonesia
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
KPK merilis LHKPN terbaru Presiden Prabowo Subianto dengan total kekayaan mencapai Rp 2,06 triliun tanpa utang. Mayoritas aset berupa surat berharga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
KPK Rilis LHKPN Presiden Prabowo, Harta hingga Asetnya Tembus Rp 2 Triliun
Indonesia
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Setelah laporan masuk, KPK memiliki waktu 60 hari kerja untuk melakukan verifikasi sebelum dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 07 Mei 2026
KPK Pastikan Presiden Prabowo sudah Lapor LHKPN, Data masih Diverifikasi
Indonesia
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
ICW menyoroti LHKPN Prabowo dan 38 pejabat Kabinet Merah Putih. LHKPN tersebut belum muncul di situs KPK.
Soffi Amira - Rabu, 06 Mei 2026
ICW Soroti LHKPN Prabowo Belum Muncul di Situs KPK, Transparansi Dipertanyakan
Indonesia
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Dudung Abdurachman baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Lalu, berapa harta kekayaannya?
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Segini Harta Kekayaan Dudung Abdurachman
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Muhammad Qodari resmi jadi Kepala Bakom. Simak rincian harta kekayaannya yang mencapai Rp 261,9 miliar berdasarkan LHKPN KPK.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Bakom, Harta Muhammad Qodari Tembus Rp 261,9 Miliar
Indonesia
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
KPK menyebutkan, sebanyak 94 ribu pejabat belum melaporkan LHKPN 2025. Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 31 Maret 2026.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
Jelang Batas Akhir, KPK Sebut 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025
Indonesia
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Lonjakan harta Sekjen Kemenperin Eko Cahyanto disorot publik. GMBI melaporkan ke KPK dan mempertanyakan kenaikan hampir Rp1 miliar per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 25 Februari 2026
LHKPN Eko Cahyanto Disorot, Kenaikan Harta Hampir Rp 1 Miliar per Tahun Dipertanyakan
Indonesia
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
KPK mengamankan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dalam OTT kasus dugaan suap sengketa lahan. Total harta kekayaannya tercatat Rp 949 juta dalam LHKPN.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
Indonesia
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
salah satu BUMN yang memiliki direksi WNA adalah PT Garuda Indonesia (Persero).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Bagikan