DPRD Perlu Didampingi KPK Lapor LHKPN
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik mendukung Tim pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK melakukan pendampingan kepada Anggota Legislatif Kebon Sirih untuk mengisi LHKPN.
Harusnya, menurut dia, pendampingan pengisian LHKPN anggota DPRD tak hanya sekali saja melainkan sampai seluruh anggota legislatif DKI Jakarta selesai mengisi laporan harta kekayaan.
"Ya Perlu dong (pendampingan) sampai selesai, sampai 31 Maret. Perlu itu," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).
Politisi Partai Gerindra itu pun mengaku tengah melakukan pengisian laporan harta kekayaan untuk menjadi calon legislatif di tingkat DPRD DKI Jakarta.
Laporan LHKPN itu, kata Taufik, dibantu oleh anak buahnya dibidang konsultan pajak. "Saya Lagi isi, konsultan pajak saya lagi isi," tuturnya.
Taufik pun mengklaim bahwa seluruh anggota fraksi Gerindra di DPRD telah melaporkan harta kekayaan ke tim LHKPN. "Kayanya sudah," ungkapnya.
Diketahui, Tim Direktorat PP LHKPN KPK mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedatangan tim Direktorat PP LHKPN untuk memberikan pendampingan kepada para anggota DPRD DKI terkait tata cara pengisian LHKPN.
"Pagi sampai sore ini, 27 Maret 2019 KPK datang ke DPRD DKI untuk membantu melakukan pendampingan pengisian LHKPN di sana," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (27/3). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
DPRD DKI Jakarta Godok Pembentukan 5 Pansus Strategis untuk Tahun 2026
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan