Wakil Ketua Komisi III Dukung Tiga Capim KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 17 Desember 2015
Wakil Ketua Komisi III Dukung Tiga Capim KPK

esmond Junaidi Mahesa (wakil ketua komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra) dalam uji kelayakan calon pemimpin KPK di ruang rapat komisi 3 DPR RI. Senin, (14/12) Merahputih.com / Rizki Fitrianto.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa terang-terangan mendukung Johan Budi sebagai calon kuat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Desmon mengaku menjagokan tiga calon pimpinan (capim) lembaga antirasuah itu. Selain Johan Budi, nama yang didukung adalah Agus Raharjo dan Basaria Pandjaitan.

"Johan Budi berpengalaman. Basaria ini polisi sebagai pengganti enggak ada jaksa. Agus Rahardjo punya pengalaman di bidang pencegahan," kata Desmon di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12).

Menurut Desmon, sosok Johan Budi telah menjadi figur publik dan menjadi tokoh sentral di lembaga antirasuah itu. Ia juga tak mempersoalkan capim harus berlatar belakang di bidang hukum, sementara, Johan tak memiliki latar belakang tersebut.

"Kalau normatif itu enggak bisa, tapi jadi bisa karena pengalaman yang kami nilai. Salah satu alasannya agar orang baru tidak kaget lagi, agar ada benang merah. Johan Budi jadi maskot lah sekarang, Dari sepuluh calon wajib pilih lima kan. Baru ambil suara terbanyak," terang mantan aktivis itu. (dit)


BACA JUGA:

  1. Komisi III DPR Ragu Pimpinan KPK Bisa Terpilih Rabu 16 Desember
  2. Capim KPK: Penyadapan Harus Izin, No Problem
  3. Capim KPK Surya Tjandra: KPK Jangan Dibawa Main Politik
  4. Paripurna DPR Sepakat RUU KPK dan Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2015
  5. Gerindra Dan PKS Tolak Revisi UU KPK Jadi Usulan DPR
#Capim KPK #Komisi III DPR # Desmond J. Mahesa
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Berita Foto
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Indonesia
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, PP turunan KUHAP ditargetkan rampung sebelum Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Indonesia
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Komisi III DPR merespons keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memberikan rehabilitasi ke eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Indonesia
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
DPR RI sahkan 7 anggota Komisi Yudisial 2025-2030 via Rapat Paripurna. Anggota baru datang dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
Indonesia
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Penyusunan RUU ini merupakan langkah penting untuk menata ulang sistem pemidanaan nasional agar selaras dengan KUHP baru.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Indonesia
Wamenkumham: RUU Penyesuaian Pidana Harus Tuntas sebelum KUHP Nasional Berlaku
Wamenkumham Eddy Hiariej menargetkan RUU Penyesuaian Pidana rampung sebelum KUHP baru berlaku.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Wamenkumham: RUU Penyesuaian Pidana Harus Tuntas sebelum KUHP Nasional Berlaku
Indonesia
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana
Komisi III DPR dan pemerintah resmi membentuk Panja untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana. Ditargetkan rampung pada akhir 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana
Indonesia
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Komisi III DPR memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, karena membongkar kasus pinjol ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Berita Foto
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 19 November 2025
Komisi III DPR Ungkap RUU Penyesuaian Pidana untuk Menyesuaikan KUHP
Bagikan